oleh

Bahas Konflik Satwa, Forum DAS Krueng Peusangan Audiensi dengan Komisi IV DPR RI

PENANEGERI, Bireuen – Ketua umum Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP), Suhaimi Hamid melakukan audiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Ir H TA Khalid MM terkait penanggulangan konflik Satwa dan Hutan Sosial, di kawasan Landskap DAS Krueng Peusangan.

Dalam pertemuan di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta itu, Ketua Umum FDKP Suhaimi Hamid yang juga Anggota Komisi II DPRK Bireuen itu meminta dukungan TA Khalid terkait kedua persoalan itu.

“Belakangan kami dari FDKP bersama Bappeda Provinsi Aceh telah membuat master plan koridor satwa, di DAS Peusangan. Master plan itu seharusnya tidak hanya sebagai dokumen tanpa adanya realisasi penanggulangan konflik satwa secara bersinambungan,” ujar Suhaimi Hamid kepada Penanegeri.com, Jumat (17/1).

Disampin itu, FDKP sendiri juga telah mengupayakan dan meng-advokasi delapan titik perhutanan sosial yang dikelola delapan mukim di kawasan DAS Peusangan.

“Harapan kami FDKP dapat berkoordinasi dengan KPH dan DLHK Provinsi Aceh untuk mengkaji kembali wilayah-wilayah yang telah direncanakan, agar sesuai dengan kearifan ekosistem hutan setempat,” pintanya.

Kami juga berharap peran Komisi IV DPR RI untuk mendorong percepatan izin ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) terhadap perhutanan sosial hutan produksi DAS Peusangan, meliputi Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah serta sebagian Aceh Utara.

“Hasil dalam pertemuan dengan bapak TA Khalid. Beliau menyinggung perhutanan sosial yang dikelola oleh Mukim dan akan menjadi solusi tersedianya lahan bagi anggota kombatan GAM,” terang Suhaimi

Diterangkan Suhaimi yang akrab disapa Abu Suhai ini, TA Khalid juga telah menyampaikan terkait solusi lahan tersebut dalam rapat kerja komisi IV dengan Kemen-LHK beberapa waktu lalu.

Kita, tambah Suhaimi, TA Khalid sebagai anggota komisi IV melakukan advokasi ke Kementrian, sehingga program itu terimplementasi di lapangan untuk kesejateraan masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran hutan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengatakan, segera mengevaluasi permasalahan yang diutarakan FDKP. Dua isu ini segera menjadi kajian agar tidak berdampak terhadap ekosistem hutan setempat.

“Masalah perhutanan sosial dan konflik satwa merupakanh dua hal yang sangat berinteraksi. Konflik satwa itu terjadi disebabkan adanya wilayah hutan yang menjadi habitat satwa yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian,” terangnya.

Harapannya, hutan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian agar tidak terganggu habitat satwa dan ekosistem kehidupan alam, Sebaliknya setelah menjadi lahan pertanian satwa ikut menggangu tanaman masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *