oleh

Bersama Awasi Dana Desa

PENANEGERI, Jakarta – Polri, Kemendes, dan Kemendagri melakukan kerja sama untuk mengawasi dana desa. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang baru saja di tandatangani oleh tiga lembaga negara tersebut.

Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman mengenai dana desa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10).

Dalam nota kesepahaman tersebut, diatur kerja sama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini yang pertama yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah desa dan masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa. Kedua pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ketiga penguatan dan pengawasannya.

Acara penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, beserta jajaran di masing-masing lembaga.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya mengutamakan tindakan pengawasan, untuk itu Polri mengerahkan Babinkamtibmas, Polsek, dan Polres untuk mengawasi program pembangunan desa di wilayah masing-masing.

“Kami laksanakan MoU dengan Mendagri dan Menteri PDT tentang dana desa. Kemudian dilanjutkan pengarahan vidcon (video conference) pada seluruh jajaran Polda, Polres dan pejabat utama Mabes dan Kadis di tiap Kabupaten dan Provinsi,” kata Tito usai menandatangani MoU di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10).

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, maka anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa.

“Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi, yaitu kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Kapori juga menegaskan penegakan hukum akan dilakukan jika ada penyimpangan yang terjadi.

“Nanti kita bisa lihat kasuistis. Kalau ada laporan atau temuan sendiri dari polisi bahwa uangnya dipakai tidak tepat sasaran, kita tindak,” kata Tito.

Sementara Menteri PDT, Eko Putro Sandjojo mengatakan kerja sama dengan Polri ini sengaja dilakukan guna mencegah penyelewengan anggaran desa.

“Intinya bagaimana memperkuat pengawasan dana desa. Kita ketahui Polri punya unit sampai ke desa untuk ikut mengawasi,” ujar Eko di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10)

Selain itu, MoU juga mencakup pertukaran data dan informasi serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu dua tahun setelah ditandatangani. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *