oleh

Blanko e-KTP Sudah Tersedia Kembali

PENANEGERI, Jakarta – Kabar gembira bagi penduduk yang selama ini belum memiliki e-KTP karena kehabisan blanko e-KTP.  Kementrian Dalam negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Blanko e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) sudah mulai dicetak pada akhir Maret kemarin.

Sebagiannya bahkan sudah didistribusikan ke sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta yang menjadi daerah prioritas jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran dua, 19 April 2017.

Pencetakan ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani pengadaan blanko e-KTP pada minggu ketiga Maret kemarin. Pencetakan blanko sendiri mencapai 7 juta lembar.

Rencananya, sebanyak 4,5 juta lembar blanko akan didistribusikan secepatnya ke seluruh provinsi Indonesia, termasuk daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, pihaknya sudah menandatangani kontrak pengadaan 7 (tujuh) juta blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal e-KTP pada minggu ketiga Maret lalu.

“Akhir Maret sudah kita distribusikan sebagian untuk DKI Jakarta yang memasuki Pilkada putaran kedua. Sisanya April ini bertahap selesai,” kata Tjahjo kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) siang.

Baca Juga  Dua Kardus E KTP yang Jatuh di Jalan Salabenda Bogor Ternyata adalah E KTP Rusak

Menurut Mendagri, pengadaan 7 juta blanko e-KTP itu dimenangkan oleh perusahaan dalam negeri, dan sampai sekarang sudah 96,54% dari catatan 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobel-dobel. “Masih ada sekitar 3 juta. Jadi, target kami tahun ini selesai,” ujarnya.

Mendagri meminta maaf atas permasalahan keterlambatan pencetakan e-KTP itu karena hampir 100 pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam 1,5 tahun ini harus bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pemeriksaan kasus korupsi e-KTP. Sehingga, secara psikis terganggu, ya, tapi secara optimalisasi bisa tercapai dengan baik.

Mendagri Tjahjo optimistis pendistribusian dapat rampung pada akhir April 2017 ini.

Lalu sisanya, akan dijadikan cadangan untuk penduduk yang mengubah status seperti remaja ke dewasa, kawin/tidak kawin, atau pun penduduk yang berpindah alamat.

Seperti diketahui, pengadaan e-KTP telah masuk dalam proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam proyek yang dimulai pada 2012, KPK menaksir adanya kerugian negara sebesar Rp2 triliun. Tak hanya itu saja, kasus ini juga menyeret nama-nama penting, baik di partai politik maupun kursi legislatif.

Baca Juga  KTP Elektronik Ditargetkan selesai November 2017

“Jadi tender kembali kami perlu cermat, hati-hati dalam proses dan mekanismenya agar jangan sampai menyalahi prosedur,” ucap Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, 96,54 persen dari 178 penduduk yang wajib memiliki KTP (sekitar 172 juta penduduk) sudah melakukan perekaman data untuk pembuatan e-KTP. Sementara sisanya, sekitar 6 juta penduduk, masih belum melakukan perekaman. (*)

Komentar

Berita Terbaru