oleh

BPJS Kesehatan Langsa Sosialisasikan Program JKN-KIS

PENANEGERI, Aceh Tamiang – BPJS Kesehatan Cabang Langsa menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bersama DPR RI Komisi IX, Khaidir Abdurrahman, Senin (22/4).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 200 orang peserta yang berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang, dilaksanakan di Aula SKB setempat.

Dalam sambutannya, anggota Komisi IX DPR RI, Khaidir Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah yang menjamin kesehatan masyarakatnya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga seluruh penduduk Indonesia yang berdomisili di Aceh dengan persyaratan memiliki kartu keluarga (KK) dan KTP-el Aceh akan mendapatkan penjaminan dari Pemerintah Daerah berupa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Khaidir juga menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS karena tidak ada biaya administrasi untuk membuat kartu tersebut.

“Program JKA terintegrasi ke dalam Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi diharapkan masyarakat Aceh dapat sadar dan paham terhadap prosedur yang telah ditetapkan.Jika ada biaya yang pungutan liar soal pengurusan BPJS Kesehatan, silakan laporkan kepada kami,” tegas Khaidir.

Baca Juga  BPJS Kesehatan Langsa Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejari Aceh Tamiang

Selain itu, Khaidir juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan cara pola hidup sehat. Bukan berarti dengan adanya berobat gratis masyarakat tidak memperdulikan kesehatan.

“Kita harus bergerak dan melakukan aktivitas fisik setiap harinya, juga harus didukung dengan makanan yang bergizi serta mengkonsumsi buah dan sayur, sehingga mengurangi risiko-risiko penyakit yang akan timbul jangka panjang,” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Sri Mahfuzi menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada peserta maupun calon peserta JKN-KIS untuk mendapatkan informasi yang jelas dan valid.

“Mengingat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menggantikan perpres sebelumnya, maka sosialisasi tentang perubahan perpres ini dirasa harus disosialisasikan agar masyarakat paham tentang aturan yang baru,” tutup Sri.

Komentar

Berita Terbaru