oleh

BPJS Kesehatan Tingkatkan Koordinasi dengan Kejari Aceh Tenggara

-Aceh-17 views

PENANEGERI, Aceh Tenggara – BPJS Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara. Hal ini dilakukan untuk memastikan jajaran kejaksaan dan stakholder terkait memahami dengan utuh berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Serta sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam menyikapi dan menghadapi dinamika pelaksanaan program dimaksud.

“Pada forum koordinasi Tahap II di Kabupaten Aceh Tenggara, disampaikan penegasan terkait pelaksanaan penegakan hukum khususnya kepada badan usaha yang tidak patuh baik dalam hal pendaftaran pekerja, penyampaian data serta pembayaran iuran menjadi sorotan utama yang perlu disikapi dan dicarikan langkah strategis guna penyelesaiannya,” tegas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Nur Eva Parinduri, Senin (26/11).

Katanya, sustainabilitas program ini juga bergantung kepada tingkat kolektibilitas iuran peserta mengingat jumlah pemanfaatan layanan kesehatan yang terus meningkatkan setiap tahunnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Fithrah mengungkapkan bahwa, pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Program JKN yang dibuktikan dengan telah ditindaklanjutinya Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam bentuk pemanggilan Direktur atau Pimpinan Entitas terkait.

“Setidaknya sudah ada 7 pimpinan badan usaha dan 1 BUMD yang kami panggil untuk dimintai keterangan terkait kepatuhannya dalam pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran,” ungkap Fithrah.

Di akhir pelaksanaan forum, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Langsa dengan Kejari Aceh Tenggara sebagai payung hukum kerjasama antar kedua instansi yang disaksikan oleh perwakilan instansi terkait diantaranya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara.

Komentar

Berita Terbaru