oleh

Curhat Muslimah yang Sulit pakai Jilbab di Tempat Kerja

(Gambar : Ilustrasi Jilbab)

PENANEGERI, Arsip Berita – Keluhan atau Curhat (curahan hati) dua wanita muslimah berinisial D dan P yang merasa kesulitan dalam mengenakan jilbab di tempat kerja, menjadi perhatian pembaca berita.

Seperti dilansir oleh situs eramuslim.com, dua wanita muslimah yakni yang pertama berinisial D memaparkan soal kesulitannya mengenakan jilbab di tempat kerja – nya.

D sendiri saat ini tengah bekerja di salah satu penyedia jasa kecantikan kulit di Kota Tasikmalaya.

“Selama kerja di sini enggak boleh pakai jilbab, sudah beberapa tahun kerja di sini. Sudah tanya ke bos, tapi alasannya katanya enggak boleh aja, apalagi ini kerja di klinik kecantikan,” katanya, belum lama ini.

Perempuan muda tersebut mengaku, hanya ingin menjalankan syariat agama. Ia merasa risih dengan pandangan orang-orang padanya saat tak mengenakan jilbab ketika bekerja. Tetapi, D tak punya banyak pilihan pekerjaaan. Ia terjebak dengan pilihan tak mengenakan jilbab dengan gaji cukup besar atau menganggur.

“Risih kalau enggak pakai jilbab di kantor. Padahal, sehari-harinya saya ya pakai jilbab, tapi bagaimana lagi, susah mencari pekerjaan, jadi tetap bertahan di sini,” ucapnya.

Dilema yang diderita D tak hanya dirasakannya seorang diri. Pekerja di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tasik, muslimah lainnya berinisal P juga merasakan nasib serupa.

“Saya aslinya kalau di rumah pakai jilbab, kalau kerja saja enggak pakai,” tuturnya.

Curhatan hati kedua Muslimah yang dilansir kembali oleh situs eramuslim.com tersebut sungguh terasa miris di tengah julukan Kota Santri yang melekat pada Kota Tasikmalaya. Apalagi, Pemkot sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang religius.

Dalam Perda tersebut dijabarkan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan kebebasan pekerjanya menjalankan ibadah, termasuk mengenakan jilbab bagi Muslimah. Ketika perusahaan melanggar aturan itu, terdapat mekanisme pemberian sanksi administratif dari mulai teguran hingga pencabutan izin usaha. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *