oleh

Daftar 61 Instansi Pemerintah yang Buka 17.928 Lowongan CPNS

PENANEGERI, Jakarta-  Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

“Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur dalam keterangan tertulis Selasa (5/9/2017).

Pemerintah telah menyelenggarakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang I tahun 2017, yakni pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA).

Kini Pemerintah kembali membuka lowonganI sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.

Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.

Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini.

Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di putaran I lalu.

Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:

Daftar Lowongan CPNS Kementerian

Kementerian

1. Kementerian Keuangan, 2.880 formasi
2. Kementerian ESDM, 65 formasi
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300 formasi
4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160 formasi
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329 formasi
6. Kementerian Perindustrian, 380 formasi
7. Kementerian PUPR, 1.000 formasi
8. Kementerian Pariwisata, 40 formasi
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610 formasi
10. Kementerian LHK, 700 formasi
11. Kementerian Perhubungan, 400 formasi
12. Kementerian Luar Negeri, 75 formasi
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91 formasi
14. Kementerian Kesehatan, 1.000 formasi
15. Kementerian Pertanian, 475 formasi
16. Kementerian Sosial, 160 formasi
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500 formasi
18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38 formasi
19. Kementerian PANRB, 91 formasi
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 formasi
21. Kementerian Sekretariat Negara, 178 formasi
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40 formasi
23. Kementerian Agama, 1.000 formasi
24. Kementerian Perdagangan, 65 formasi
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27 formasi
26. Kementerian Bidang Polhukam, 25 formasi
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25 formasi
28. Kementerian BUMN, 25 formasi
29. Kementerian KUKM, 25 formasi
30. Kementerian Pertahanan, 50 formasi
31. Kejaksaan Agung, 1.000 formasi
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175 formasi
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98 formasi
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60 formasi
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28 formasi
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175 formasi
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10 formasi
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90 formasi
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87 formasi
40. Komisi Yudisial (KY), 33 formasi
41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275 formasi
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60 formasi
43. Badan SAR Nasional, 160 formasi
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300 formasi
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225 formasi
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182 formasi
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99 formasi
48. Badan Ekonomi Kreatif, 93 formasi
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110 formasi
50. Badan Intelijen Nasional (BIN), 199 formasi
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212 formasi
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157 formasi
53. Setjen DPR, 85 formasi
54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67 formasi
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299 formasi
56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70 formasi
57. Kepolisian Republik Indonesia, 200 formasi
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25 formasi
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53 formasi
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26 formasi

PROVINSI
61. Kalimantan Utara, 500 formasi

Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *