oleh

Dakwaan JPU Terhadap Wartawan Bireuen di Persidangan Dinilai Cacat Hukum dan Kabur

PENANEGERI, Bireuen – Sidang lanjutan kasus yang menimpa wartawan media online di Bireuen, M Reza alias Epong Reza (30) kembali digelar, di Pengadilan Bireuen, Selasa (12/3).

Dalam persidangan kedua ini, terdakwa M Reza mendengarkan eksepsi yang dibacakan penasehat hukumnya, Ari Syaputra SH.

Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim Zufida Hanum SH MH, sementara hakim anggota Mukhtar SH, Mukhtaruddin SH, sedangkan Jaksa penuntut Umum (JPU) Muhammad Gempa Awaljon Putra SH MH, membacakan eksepsi sebanyak enam halaman itu.

Usai persidangan, kuasa hukum M Reza, Ari Syahputra SH mengatakan, terkait dakwaan JPU terhadap kliennya itu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), dinilai kabur dan tidak cermat.

“Kalau kita tercemati, perkara M Reza ini sarat rekayasa, dakwaan yang dituduhkan kepada klien kami dinilai  cacat hukum, kabur dan tidak cermat,” jelas Ari Syahputra.

Sementara Media Realitas.Com tidak masuk dalam rumusan tindak pidana yang didakwakannya. Maka surat dakwaan penuntut umum tidak saja mengandung cacat elementer, tetapi juga cacat yuridis, sekaligus dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas.

Baca Juga  MaTA Pertanyakan Tujuan Pansus Migas DPRK Aceh Utara

Sejatinya JPU juga berani menetapkan penanggungjawab Media Realitas.com, dan menjadi terdakwa dalam kasus itu. Sebab media ini telah menerbitkan berita pada 25 Agustus 2018 lalu, sehingga berujung kriminalisasi terhadap insan pers ini.

“Untuk itu, saya meminta majelis hakim yang memeriksa, serta mengadili perkara a quo, menerima eksepsi terdakwa secara keseluruhan,” sebutnya.

Dibagian lain, kuasa hukum Ari Syahputra menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan, dan mengeluarkan terdakwa dari sel tahanan, serta membebankan biaya perkara kepada negara

Kalau dilihat dari Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jelas telah mengatur tentang hak Jawab atau hak koreksi, tidak serta merta saksi langsung membuat laporan kepolisian dengan nomor : LP/151/IX/1.14/2018/SPKT tertanggal 2018.

Disini diatur, hak jawab atau hak koreksi merupakan hak setiap orang, mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Dalam hal ini, rumusan dakwaan penuntut umum, baik pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak cermat, kabur dan tidak lengkap.

Baca Juga  Bocah di Aceh Utara Ini Sudah 5 Tahun Derita Gizi Buruk

Sebab dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum menyebutkan, terdakwa melakukan tindak pidana dengan membuat postingan di Akun Facebook milik Epong Reza, menulis judul “Merasa Kebal Hukum Adek Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”.

Sementara judul status tersebut merupakan salinan dari pemberitaan Media Realitas. com dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adek Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”. Tetapi yang dimintai pertanggungjawaban hanya diri terdakwa, wartawan saja.

“Lalu Media Realitas.com sendiri yang merupakan sumber masalah telah memuat berita tersebut, tidak diminta pertanggung jawabannya oleh JPU, dan ini yang kami nilai kabur,” tegasnya.

“Maka sekali lagi kami sampaikan dakwaan JPU merupakan dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan serta merugikan kepentingan diri terdakwa, oleh karena itu sudah seharusnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum,” sebutnya.

Sidang ke dua tersebut, puluhan wartawan liputan Bireuen ikut memadati ruang sidang, selain meliput, mereka juga memberi dukungan terhadap M Reza yang tersandung perkara hukum.

Komentar

Berita Terbaru