oleh

Datok Aceh Tamiang Diperalat Oknum Fasilitator Penjemput Proyek

-Aceh-90 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Datok Penghulu Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Muhammad Deni menyatakan dirinya akan diperalat oleh oknum fasilitator penjemput proyek bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, berinisial Erw.

Pasalnya, sejumlah proyek fisik program dana bantuan pemerintah untuk pembangunan rehabilitasi lapangan olahraga di desanya seluruhnya akan dikerjakan Erw. Padahal, kegiatan tersebut bersifat swakelola dan seyogyanya dikerjakan pihak desa yakni Datok Penghulu setempat.

Bahkan dikabarkan, Oknum Erw telah menarik anggaran sebesar 40 persen melalui rekening desa sesuai realisasi pekerjaan dilapangan.

“Saudara Erw meminta saya menarik dana 60 persen lagi, sementara pelaksanaan dilapangan dia semua yang kerjakan, tapi pertangungjawabannya dilimpahkan kepada saya, itukan namanya saya diperalat akan dijadikan tumbal,” sesal Datok Deni kepada Penanegeri.com di kantornya, Rabu (1/11) siang.

Selain diperalat, Datok Deni juga merasa telah diperas oleh Erw sebagai perantara pengurusan proyek sarana olahraga tersebut. Awalnya Erw menarik 40 persen anggaran proyek atau sekitar Rp 74 juta saat datok penghulu dijabat oleh Pj Hanafiah dari kecamatan guna kepentingan pengurusan paket kegiatan tersebut. Kemudian Erw memaksa Datok Deni untuk menarik uang tahap ke dua guna membayar seluruh proyek fisik yang sudah dikerjakan.

“Namun saya menolak, karena itu bakal menjadi tanggungjawab saya. Ironisnya, pekerjaan dilapangan belum sesuai dengan laporan tahap I yang akan kita kirim ke Jakarta. Karena takut bermasalah, saya langsung menghentikan kegiatan dilapangan,” tegasnya.

Adapun item proyek fisik bantuan dari Kemenpora yang sedang dikerjakan Erw meliputi pembuatan parit lapangan sepakbola, tiang gawang dan tribun penonton senilai Rp 185 juta. Namun jika dihitung dari volume pekerjaan sesuai kondisi dilapangan baru berjalan hanya 10 persen.

Sebelumya, sambung Datok Deni, dana 40 persen tersebut dianggap oleh Erw sebagai fee proyek untuknya. Dia merasa telah banyak membantu dalam penjemputan program di Kemenpora. Uang tersebut diserahkan oleh Pj Datok Desa Kebun Tanah Terban, Hanafiah. Selanjutnya, mereka kembali meminta sisa uang yang ada di rekening desa kepada Datok defenitif (M Deni) dengan alasan untuk mengerjakan proyek APBN tersebut.

“Dalam perjanjian awal, pekerjaan itu dilaksanakan oleh pihak desa dan tidak ditentukan fee buat mereka. Namun sekarang mereka memaksa meminta sisa dana tersebut dan mereka yang harus mengerjakannya,” urainya sambil menegaskan, persoalan tersebut sudah dilaporkan kepada LSM Gadjah Puteh selanjutnya mereka nanti yang akan melaporkan ke pihak penegak hukum.

Direktur LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly ketika dihubungi Penanegeri.com, Rabu (1/11) sore mengungkapkan, didiuga paket proyek program Kemenpora dikerjakan sendiri oleh Erw yang berperan sebagai penjemput proyek. Hal itu jelas menyalahi aturan Juknis karena sifatnya swakelola tidak boleh pihak ketiga yang mengerjakan harus pihak desa.

“Kita akan laporkan pelaksana proyek yang mengerjakan kegiatan swakelola, karena telah melanggar aturan Juknis,” paparnya.

Pihaknya juga mensinyalir, bahwa praktik yang sama kemungkinan terjadi di enam desa lainnya yang juga mendaptkan bantuan sarana dan prasarana olahraga dari Kemenpora diantaranya Desa Paya Tampah, Alue Lhok, Selamat, Tenggulun, Sukarame dan Tangse Lama.

Sementara itu, Erw yang dikonfirmasi awak media, Rabu (1/11), membantah dirinya dituding sebagai pelaksana proyek rehabilitasi lapangan sepakbola di Desa Kebun Tanah Terban. Erw juga membantah telah menarik uang sebesar 40 persen dari Pj Datok sebelumya.

“Bukan saya yang kerja, dana 40 persen itu juga bukan saya yang gunakan. Proyek itu dikerjakan sesuai perjanjian yang kami buat bersama,” sanggahnya.

Mantan Pj Datok Penghulu Desa Tanah Terban, Hanafiah saat dihubungi wartawan membenarkan ada penarikan dana 40 persen oleh Erw untuk pelaksanaan proyek dilapangan. Namun, penarikan dana itu berdasarkan kontrak kerja berupa surat perjanjian yang menunjuk Erw sebagai pelaksana.

“Saat itu tahun anggaran habis, maka harus ditarik kalau tidak dana kembali ke pusat. Penarikan itu sudah sesuai realisasi dilapangan,” tandas mantan Pj Datok Itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *