oleh

Definitifkan Kampung Persiapan Butuh Keseriusan Bupati

-Pena Berita-74 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Mendesak dan minta Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati, ST serta lembaga DPRK setempat untuk serius mendefinitifkan kampung (desa) persiapan yang prosesnya tinggal selangkah lagi. 25 orang perwakilan masyarakat dari tiga Kampung persiapan mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Rabu (6/9) sore.

Jika tahun 2017 status sebagai kampung persiapan tidak segera diurus ke Mendagri sebagai lembaga yang berwenang dikhawatirkan kode kampung/desa definitif dari Kemendagri akan tertunda keluar. Meski administrasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga di pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah ditempuh yang melibatkan kepanitian kampung.

“Pasalnya, tahun 2018 mendatang telah memasuki tahapan persiapan pemilihan umum (Pemilu) legislatif, tentunya data administratif kependudukan tidak boleh ada perubahan. Hal itu akan berdampak pada penundaan kampung persiapan menjadi kampung definitif,” demikian ungkap juru bicara (jubir) dari Aliansi Kampung Persiapan Aceh Tamiang, Sugiono, SH dalam pertemuan dengan pihak eksekutif dan legislatif saat membahas tentang kampung persiapan di ruang kerja Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, Rabu (6/9).

Tiga kampung persiapan yang akan dimekarkan tersebut juga berada di tiga kecamatan yakni, Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Rantau, Kampung Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kampung Sumber Makmur serta Kecamatan Tenggulun.

Sugiono yang akrab disapa Iik memaparkan secara singkat tentang perjalanan panjang usaha pemekaran tiga kampung, dimana proses usulan sudah dimulai sejak tahun 2005, baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat.

Untuk itu pihaknya sangat berharap adanya keterpaduan kinerja antara eksekutif dan legislatif agar kampung persiapan segera diurus menjadi kampung defenitif.

“Pentingnya duduk bersama, bertujuan agar adanya kesepemahaman antara lembaga pemerintah serta memudahkan kita dalam berbagi peran kerja untuk menjemput kode kampung di Kemendagri,” terangnya.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon sangat mendukung sepenuhnya usaha kampung persiapan menjadi kampung defenitif. Selain peran regulasi yang menjadi kewenangan DPRK, pihaknya juga siap  menghadap pemprov Aceh dan Kemendagri.

“Rekomendasi bersama dari hasil pertemuan ini untuk percepatan kampung definitif dalam waktu dekat kita akan jadwalkan pertemuan antara eksekutif, legislatif, camat serta pihak kampung induk dan kampung persiapan,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Ismail menilai kampung persiapan sudah memenuhi syarat untuk di defenitifkan. Sebab saat ini juga sudah didukung adanya Pj datok penghulu, kantor datok, struktur perangkat kampung, data base dan tapal batas kampung persiaan.

“Semua itu kami saksikan sewaktu melakukan Pansus Komisi A di kampung persiapan,” jelasnya.

Sedangkan pada kegiatan konsultasi tentang kampung persiapan di Kemendagri beberapa waktu lalu, Komisi A DPRK Aceh Tamiang mendapatkan informasi menyangkut Permendageri Nomor 1/2017 tentang Penataan Desa. Di mana, dengan terbitnya peraturan tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan desa harus mempedomani aturan baru yang ada.

“Jadi proses kampung persiapan harus merubah data yang spesifik berkaitan dengan waktu terbaru menyesuaikan dengan waktu setelah terbitnya Permendagri tersebut,” tambahnya.

Akan tetapi, berdasarkan UUPA Nomor 11/2006, UU Nomor 6/2014 Tentang Desa dan PP Nomor 43/2014 Tentang Desa, menjadi rujukan atau panduan selama ini dalam melakukan usaha pemekaran desa. Dalam konteks ini seharusnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak bisa membatalkan peraturan perundang-undangan.

Sementara, Sekdakab Aceh Tamiang, Razuardi Ibrahim, MT menyampaikan, pada 2015-2016 pihak eksekutif telah mendorong kinerja SKPD untuk melengkapi syarat-syarat yang menjadi domainnya daerah. Setelah itu dilanjutkan dengan meyakinkan pihak provinsi Aceh untuk turun ke Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal verifikasi kesiapan tiga kampung usulan pemekaran serta mendapatkan nomor registerasi kampung dari Gubenur Aceh merupakan output tertinggi yang sudah dicapai oleh daerah.

“Karena status kampung persiapan dapat disandang setelah terbitnya nomor registerasi kampung,” paparnya.

Tentang data pembaharuan yang disampaikan oleh Ketua Komisi A lanjut Sekda, ada baiknya terlebih dahulu dapat kita telusuri guna di himpun kembali secara runut file data yang ada.

“Dari himpunan data itulah yang nantinya menjadi sebuah kronologis, dapat berfungsi sebagai panduan langkah berikutnya kita mau ngapain,” urai Sekda Razuardi.

Acara pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRK Atam, Fadlon dan dihadiri pihak eksekutif dan legislatif serta sejumlah anggota DPRK dari Komisi A dan unsur perwakilan masyarakat dari kampung persiapan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *