oleh

Demo Politik Uang di DPRK, Ini Tuntutan AMPD Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Aksi demo Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Bireuen yang berlangsung di gedung DPRK setempat, menuntut sembilan poin, Senin (25/2).

Ke sembilan tuntutan itu disuarakan oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Azhari Ali, antara lain mendesak DPRK Bireuen memanggil pihak penyelenggara pemilu, terkait maraknya isu money politik berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Bireuen.

Lalu DPRK Bireuen menyurati Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bireuen mendeklarasi tolak money politik pemilu 2019, di Kabupaten Bireuen khusunya dan Aceh pada umumnya.

Disamping itu mendesak DPRK Bireuen segera memanggil ketua partai politik lokal (Parlok) dan partai politik nasional (Parnas), perwakilan setiap caleg parpol untuk menandatangani petisi tolak politik pemilu 2019.

“Kami juga mendesak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen segera mengeluarkan fatwa, bahayanya praktek money politik pemilu 2019, berdasarkan kajian secara hukum syariah dan hukum negara kepada rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya pimpinan parlok dan parnas harus memberi sanksi tegas kepada setiap calegnya, baik partai maupun simpatisan partai, simpatisan, agen dan calo politik uang bila kedapatan terbukti melakukan money politik di tengah masyarakat.

Baca Juga  Soal ABG Kepergok Mesum di Masjid, AF Minta Pergaulan Anak Dibatasi

Begitupun, penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KIP serta Gakkumdu Bireuen harus peka dan tegas menindak lanjuti setiap bentuk laporan, isu yang berkembang ditengah masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum terhadap aktor pelaku politik sampai ke pemerintah Desa sesuai aturan hukum Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017.

“Kami juga mendesak KIP Aceh, Bawaslu Aceh serta Kapolda, Kajati Aceh harus fokus dan komitmen memantau pemilu di Kabupaten Bireuen yang rawan kecurangan praktek politik pada Pilkada tahun 2017,” terangnya.

Dibagian lain, Bawaslu mesti melakukan sistem jemput bola mengenai ada temuan praktek politik tanpa menunggu laporan dari bawah, karena Panwas punya petugas tingkat panitia pengawas kecamatan, dan pengawas pemilu gampong.

Penegak hukum Gakkumdu harus berani dan merespon menindak tegas pelaku money politik.

Usai melakukan orasi dan tuntuan itu, pendemo diterima oleh anggota dewan dari Komisi A dipimpin Muzakir, Rusyidi Mukhtar, M Jamil Daud, Faisal Hasballah, Mubaraq dan M Nur.

Selanjutnya, anggota DPRK Bireuen itu menyebutkan, pihaknya segera memanggil penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KIP serta Gakkumdu dan meminta peka dan tegas menindak lanjuti setiap bentuk laporan, terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Komentar

Berita Terbaru