oleh

Desi Safnita : Kasus Dugaan Money Politik Caleg Golkar Bireuen Dihentikan Gakkumdu

PENANEGERI, Bireuen – Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Bireuen, Desi Safnita menjelaskan bahwa, penghentian proses kasus dugaan money politik tersebut bukan oleh pihak Panwaslih Bireuen, melainkan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Hal itu disampaikannya guna menanggapi dilapornya pihak Bawaslu Bireuen ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI karena menghentikan dugaan kasus money politik Caleg Golkar di Pulo Naleung, Kecamatan Peusangan, Bireuen,

“Dalam pembahasan dengan Gakkumdu, disimpulkan kasus tersebut dihentikan karena tak terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana Pemilu, terutama syarat formil dan materil. Jadi yang menghentikan bukan Panwaslih, tapi Gakkumdu,” ungkap Desi Safnita kepada wartawan, Kamis (25/4).

Menurut Desi, sebelum menerima laporan dari Rahmat Setiawan, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait setelah menerima informasi pada, Sabtu 13 April 2019 lalu.

“Selain saksi-saksi penerima juga perangkat desa. Tetapi saksi kunci NH sudah tak berada lagi di Pulo Naleung dan handponenya sudah dihubungi berkali-lagi juga tidak aktif,” jelasnya.

Diterangkan Desi, pihaknya telah melacak keberadaan NH melalui saudaranya, tetapi tidak tahu dimana keberadaan NH. Setelah masuknya laporan dari Rahmat Setiawan, lalu kita analisis secara pengawas pemilu terpenuhi, maka kita lanjutkan ke pembahasan Gakkumdu.

Dijelaskannya, pembahasan pertama sesuai Pasal 20 Perbawaslu, Nomor 31 tahun 2019 untuk menyimpulkan, apakan temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan materil, serta menentukan pasal yang disangkakan.

“Selanjutnya pada pembahasan disimpulkan oleh Gakkumdu, kasus ini dihentikan karena tidak terpenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu,” sebutnya.

Diakui Desi, selama ini pihaknya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan dan koridor yang berlaku.

“Bahkan banyak pelanggaran lain yang ditindaklanjuti, bila terpenuhi unsur formil dan materil tetap diproses. Apabila tidak terpenuhi, maka akan diputuskan dalam pembahasan Gakkumdu,” ungkapnya.

Komentar

Berita Terbaru