oleh

Dewan Keamanan PBB Pertimbangkan Resolusi pada Yerusalem

PENANEGERI, Internasional – Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan memberikan suara pada hari Senin (18/12) mengenai sebuah rancangan resolusi mengenai status Yerusalem, hanya kurang dari dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan mengakui Yerusalem sebagai ibukota kota Israel tersebut.

Presiden Trump membuat pengumuman pada 6 Desember 2017, mengatakan bahwa AS akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi yang akan menegaskan mengenai status Yerusalem.

Teks rancangan Mesir satu halaman yang diedarkan kepada 15 anggota DK PBB pada hari Sabtu (16/12) yang diperoleh Kantor Berita Reuters, tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat atau Trump.

Diplomat mengatakan pihaknya memiliki dukungan luas namun kemungkinan akan diveto oleh Washington.

Dewan tersebut dapat memilih awal pekan depan, kata beberapa diplomat. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada hak veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk lulus.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba membalikkan beberapa dekade kebijakan AS bulan ini, ketika dia mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pengakuan ini telah menimbulkan kemarahan dari orang-orang Palestina.

Baca Juga  Sekjen PBB Serukan Penyelidikan atas Bentrokan Berdarah di Perbatasan Israel-Gaza

Presiden Trump juga berencana memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv.

Setelah keputusan tersebut, sejumlah menteri luar negeri Arab sepakat untuk mengupayakan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Wakil AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak berkomentar mengenai draft tersebut. Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley memuji keputusan Presiden Trump sebagai “tindakan yang tepat dan benar.”

Rancangan resolusi PBB “menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah, komposisi karakter, status atau demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, dibatalkan dan tidak berlaku lagi (null and void)  sesuai dengan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan.”

Hal Ini menyerukan agar semua negara menahan diri untuk tidak melakukan misi diplomatik di Yerusalem.

Israel menganggap kota Yerusalem itu sebagai ibukota abadi dan tak terpisahkan dan menginginkan semua kedutaan besar berbasis di sana.

“Tidak ada suara atau perdebatan akan mengubah kenyataan yang jelas bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel”, ujar duta besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga  Penahanan Tiga Perempuan Palestina: Ahed Tamimi, Nour Tamimi dan Nariman Tamimi Diperpanjang Israel

Sedangkan warga Palestina menginginkan ibukota negara Palestina merdeka berada di sektor timur kota, yang diduduki Israel dalam perang 1967 dan dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB “menuntut agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem, dan tidak mengakui tindakan atau tindakan yang bertentangan dengan resolusi tersebut.”

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada bulan Desember tahun lalu “menggarisbawahi bahwa hal itu tidak akan mengakui adanya perubahan pada jalur 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui perundingan.”

Resolusi tersebut disetujui dengan 14 suara yang mendukung dan termasuk oleh mantan administrasi Presiden AS Barack Obama.

Ini menegaskan “bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah, karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, dibatalkan dan tidak berlaku (null and void) sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan”.

Resolusi tersebut, bagaimanapun, secara luas diperkirakan akan menghadapi hak veto AS, yang akan membuat resolusi ini sia-sia.

Baca Juga  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Sebut Negara Israel ‘Teroris’

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap: China, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap.

Sebuah hak veto dari salah satu dari lima anggota tetap akan bisa menghalangi resolusi tersebut agar tidak lulus.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump itu telah memicu kemarahan dan protes yang meluas di Palestina dan di seluruh dunia, dengan demonstrasi terbaru dan terbesar yang terjadi pada hari Minggu (17/12) di DKI Jakarta, Indonesia di mana sekitar 80.000 orang berdemo di luar kedutaan besar AS di Jakarta.

Sejak keputusan tersebut, sembilan warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 1.900 orang terluka dalam demonstrasi di Palestina yang diduduki Israel.

Karena pentingnya Yerusalem terhadap tiga agama Ibrahim – Islam, Yudaisme, dan Kekristenan – status kota tersebut telah lama menjadi titik tolak utama konflik Israel-Palestina.

Setelah menduduki bagian timur kota dalam Perang 1967, Israel mencaplok wilayah tersebut. Pada tahun 1980 Israel memproklamirkannya sebagai “Ibu Kota abadi dan tak terbagi”. (*)

Komentar

Berita Terbaru