oleh

Diduga Salahgunakan DD, Seorang Geuchik di Bireuen Dilaporkan ke Jaksa

PENANEGERI, Bireuen – Sebanyak lima pemuda Desa Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen mendatangi Kantor Kejaksaan setempat, melapor dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2019 di desa setempat, Selasa (12/5).

Kedatangan ke lima pemuda ini diterima Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Bireuen, Fri Wisdom S. Sumabayak, SH.

Dihadapan Kasi Intelijen Kejaksaan Bireuen itu, pemuda tersebut menceritakan persoalan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2019 dan diduga dilakukan Geuchik Rambong Payong.

Disamping itu, mereka juga ikut menyerahkan surat tentang laporan penyalahgunaan dana desa, dan ikut ditandatangani oleh 45 warga Rambong Payong, Peulimbang.

Dalam surat itu ikut dipertanyakan soal pengadaan serta pembeliaan tanah, sementara pembelian itu tidak diatur dalam peraturan bupati dan menyalahi prosedur.

Menurut perwakilan pemuda dan masyarakat Gampong Rambong Payong, Mahyuddin kepada wartawan mengaku, masalah yang dilapor itu terkait pembeliaan tanah yang tidak dibuktikan dokumen surat menyurat.

Dijelaskan, untuk pembelian tanah itu dianggarkan sebesar Rp 198 juta, semetara pembeliaannya tidak disertai dengan surat menyurat terhadap kepemilikan tanah.

“Alokasi dana desa untuk BUMG sebasar Rp 150 juta yang peruntukan untuk program penggemukan 10 ekor sapi, sementara hasil keuntungannya tidak disetor ke kas daerah,” ungkapnya.

Soal kas desa Rp 19 juta dari sisa keuntungan tahun 2018 dan 2019, diduga juga telah disalahgunakan.

“Terakhir warga tidak bisa menerima, bila pembeliaan tanah tidak ada bukti surat menyurat,” terangnya.

Disamping persoalan itu, warga juga mempertanyakan terkait dana desa untuk BUMG, sebab hingga hari ini tidak ada pertanggungjawaban.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Bireuen, Fri Wisdom S. Sumabayak, SH mengatakan, terhadap laporan pengaduan  ini, Kejaksaan Negeri Bireuen akan mempelajari dan akan menindaklanjutinya.

“Usai kita telaah, apakah memenuhi syarat untuk kita lanjuti, baru kita lanjuti. Namun kita tetap harus menunggu perintah pimpinan seperti apa tindaklanjutnya,” ucapnya.

Dikatakan Fri Wisdom, kalau memang benar laporan pengaduan itu melanggar ketentuan saat didapatkan di lapangan nantinya, maka pihak Kejaksaan Bireuen akan melihat kembali ketentuan apa yang dilanggar.

“Nantinya akan dilihat, apakah ada melanggar ketentuan pidana (korupsi) atau menyalahi administrasi. Tapi bila adaministrasi, tentu itu ranah inspektorat, kecuali kalau korupsi maka kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Yang perlu dipahami terkait dana desa, tambah Fri Wisdom, ketentuannya diberikan yakni limit waktu 60 hari untuk dapat dikembalikannya kerugiaan negera.

Apabila telah dikembalikan, sambungnya, maka itu menjadi pertimbangan untuk tidak menindaklanjuti.

“Namun jika sudah batas waktunya tidak juga dikembalikan kerugian negara, Kejaksaan tetap akan menandaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” pungkas Kasi Intelijen.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *