oleh

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Abaikan Putusan Komisi Informasi Aceh

-Aceh-54 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mengabaikan putusan Komisi Informasi Aceh terkait sengketa informasi yang diajukan oleh Forum Orangutan Aceh (FORA) terhadap instansi tersebut. Hal ini dikatakan Sekretaris Forum Orangutan Aceh (FORA), Senin (21/1).

“Dalam sengketa informasi yang diajukan, FORA meminta data salinan dokumen profil perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan salinan dokumen HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh kepada Distanbun Aceh,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam putusan dengan Nomor 021/IIIKIA-PS-A/2018 yang dibacakan pada tanggal 9 Oktober 2018, Komisi Informasi Aceh memutuskan dan menyatakan informasi publik a quo adalah informasi yang terbuka dan menerima permohonan pemohon untuk informasi publik yang dikuasai dan/atau didokumentasikan oleh termohon.

Kemudian, Komisi Informasi Aceh memerintahkan termohon untuk menyerahkan salinan dokumen profil perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan salinan dokumen HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima oleh termohon.

“Namun, hingga kini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh belum menyerahkan data yang diminta oleh FORA melalui Komisi Informasi Aceh, meskipun sudah lebih dari 14 hari kerja semenjak putusan KIA diterima oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,” ungkapnya.

Baca Juga  Istri Gubernur Aceh laporkan Akun Medsos

Sikap Distanbun Aceh yang mengabaikan putusan Komisi Informasi Aceh ini jelas bertentangan dengan hukum dan sangat buruk bagi kinerja Pemerintah Aceh terhadap pelaksaan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian tak terpisahkan dengan salah satu program unggulan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi dan Nova, yakni Sistem Informasi Terpadu (SIAT).

“Kepatuhan Distanbun Aceh dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik patut dipertanyakan. Padahal, dinas ini salah satu badan publik penerima anugerah dari Komisi Informasi Aceh tahun 2018 kategori Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA),” jelasnya.

Karena tidak mendapat tanggapan dari Distanbun Aceh, pada 17 Januari 2019 kemarin FORA pun telah menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi karena sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap.

“PTUN telah menerima permohonan FORA dengan nomor agenda 15/A6NO.M/I/2019. FORA berharap Pemerintah Aceh terbuka dan transparan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan harapan masyarakat lebih tahu bagaimana proses pengelolaan alam dan tanah di Aceh,” jelasnya.

Baca Juga  Konsleting Arus Listrik, Satu Rumah di Bireuen Ludes Terbakar

Sikap Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang tidak melaksanakan putusan hukum ini mengindisikan bahwa mereka masih tertutup atau tidak transparan.

“Seharusnya mereka melaksanakan putusan hukum, karena sebagai lembaga negara seharusnya mereka menjadi contoh kepada lembaga lain tentang pengeloaan infomasi publik,” pungkas Ali.

Komentar

Berita Terbaru