oleh

Direksi PTPN I Komit Bayar SHT Karyawan

-Aceh-82 views

PENANEGERI, Langsa – Direksi PTPN I tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran Santunan Hari Tua (SHT), walaupun secara mencicil, akhir-akhir ini terjadi kendala terhadap pembayaran SHT dikarenakan kondisi keuangan (cash Flow) yang kurang baik.

Dimana pendapatan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan tidak cukup untuk membayar kewajibankewajiban jangka pendek perusahaan termasuk SHT,” sebut Kabag Humas PTPN I Syaifullah, SE, Selasa (10/3) saat temu pers di ruangan kerjanya.

Dijelaskannya, pendapatan saat ini hanya mampu membayar gaji, pinjaman bank, pajak dan sebahagian biaya operasional yang sangat penting dan tidak dapat ditunda.

“Dari jumlah SHT periode 2010 sampai dengan 2020 sebesar Rp 257,73 miliar, Direksi semasa Pak Uri Mulyari (selama periode 2016 sampai saat ini) telah melakukan pembayaran SHT secara mencicil sebesar Rp 129,98 M dan tersisa sebesar Rp 127,75 miliar,” ucapnya.

Lanjutnya, PTP N I sejak terjadi masa konflik hingga sampai saat ini, kondisinya masih sangat memprihatinkan dalam sisi financial terutama untuk membiayai operasional dan beban – beban yang menjadi kewajiban perusahaan yaitu, gaji karyawan, pajak, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang sampai dengan saat ini total hutang perusahaan berjumlah sebesar Rp 2.588.414.098.266 atau lebih kurang Rp 2,6 trilyun.

Sedangkan, sumber pendapatan asli perusahaan diperoleh dari produksi yang dihasilkan dari unit-unit usaha budidaya kelapa sawit yang diolah menjadi CPO dan inti sawit kemudian dijual sesuai dengan harga pasar, pendapatan tersebut sampai dengan saat ini belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan kewajiban perusahaan.

Kondisi realisasi produksi tandan buah segar (TBS) rata-rata perbulan yang dihasilkan dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 24.542.000 ton, total pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp 50 miliar sampai Rp 60 miliar.

Sementara, sambungnya, untuk kebutuhan biaya operasional dan beban hutang jangka panjang dan jangka pendek perbulan dibutuhkan dana sebesar Rp 90 miliar yang terdiri, gaji Rp 28 miliar, pinjaman bank Rp 44 miliar, iuran BPJS Rp 2,8 Rp miliar, tansport TBS Rp 4,2 miliar dan transport CPO Rp 2,3 miliar pajak Rp 4 miliar. Biaya operasional yang mendesak Rp 5 miliar, belum lagi pembayaran SHT yang direncanakan sebesar Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 4 miliar dan selisih pendapatan terhadap beban perusahaan sebesar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar.

“SHT merupakan santunan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang pensiun tanpa memungut iuran dari karyawan, artinya SHT sepenuhnya merupakan beban perusahaan. Dasar pemberian SHT yaitu diberikan kepada para pensiunan atas dasar Perjanjian Kerja Sama (PKB) yang telah disepakati antara pihak pengusaha (Direksi) dengan pihak Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN), yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *