oleh

Direktur RSUD Aceh Tamiang Mengundurkan Diri, Gadjah Puteh : Kok Baru Sekarang

-Aceh-32 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Direktur RSUD  (Rumah Sakit Umum Daerah) Aceh Tamiang, Ibnu Azis, SKM resmi mengajukan pengunduran dirinya melalui surat bernomor Ist/XI/2017 tertanggal 16 November 2017 dengan perihal Pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang c/q Kepala BKPSDM setempat.

Beredarnya surat pengunduran Ibnu Azis tersebut sontak membuat sejumlah elemen masyarakat merasa heran bahkan ada yang tertawa karena dalam surat pengunduran diri tersebut berisi hal yang melatarbelakangi Ibnu Azis mengundurkan diri yakni, karena jabatan yang didudukinya melanggar sejumlah Undang-undang dan peraturan.

Direktur Eksekutif DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly kepada Penanegeri.com, Minggu (19/11) sore di salah satu warung Kopi di kawasan Karang Baru, Aceh Tamiang mengatakan, pengunduran diri Direktur RSUD Aceh Tamiang merupakan hal yang aneh dan menunjukkan ketidakpahaman Bupati dan Kepala BKPSDM Aceh Tamiang serta Ibnu Azis sendiri dalam menjalani regulasi pegisian jabatan Eselon II.

“Pengunduran ini aneh dan lucu, kenapa baru sekarang Pak Direktur Ibnu Azis mengundurkan diri. Berarti selama ini yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum. Terlebih, terkait penggunaan anggaran dan semua kebijakan yang dilakukannya selama ini. Ini jelas melanggar hukum,” beber Sayed.

Baca Juga  BKSDA Terima Buaya Berusia 90 Tahun Tangkapan Warga Seruway

“Kita berharap penegak hukum segera memproses ini, karena yang bersangkutan sendiri telah mengakuinya. Hal ini tidak bisa dianggap enteng, ini masalah serius karena dua tahun lebih Ibnu Azis telah melakukan perbuatan melanggar hukum,” sambungnya.

Harusnya, lanjut Sayed, Ibnu Azis meonlak sejak awal pengangkatan dirinya, bukan baru sekarang disaat masa jabatan Bupati Hamdan Sati akan berakhir.

“Sudah tau salah tapi baru mengakui setelah akan berakhirnya pemerintahan Hamdan Sati, ada apa ini,” tanya Sayed.

Sayed meminta, Bupati Aceh Tamiang melalui Kepala BKPSDM harus menjelaskan kepada publik terkait permasalahan ini, mungkin saja ada pejabat SKPK lainnya yang diangkat namun melanggar UU dan sejumlah peraturan yang telah ditetapkan.

“Kami meminta DPRK Aceh Tamiang yang memiliki fungsi pengawasan betul-betul bekerja, jangan sampai ada deal-dealan terkait anggaran aspirasi atau semacamnya. Masalah ini besar, jadi DPRK jangan menutup mata dan telinga, jalankan tugas dan fungsi dewan sebagaimana mestinya,” tandas Sayed.

Informasi diperoleh Penanegeri.com menyebutkan, adapun yang melatarbelakanngi Ibnu Azis mengundurkan diri seperti yang tertulis didalam surat pengunduran dirinya yakni, pertama, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dimana pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala rumah ‎sakit harus seorang tenaga medis.

Baca Juga  Ketua SSB Indonesia Muda Optimis Cetak Bibit Unggul

Kedua, karena bertentangan dengan Permenkes Nomor 971 tahun 2009 tentang standar kompetensi jabatan struktural kesehatan dimana pada pasal 10. Ayat (1) disebutkan bahwa direktur rumah sakit adalah seorang tenaga medis.

Ketiga, karena bertentangan dengan surat edaran bernomor 861/SE/KARS/VIII/2017 tentang persyaratan mutlak kelulusan akreditasi rumah sakit. Dalam surat edaran tersebut, seorang direktur RSUD harus tenaga medis.

Sementara, Direktur RSUD Aceh Tamiang, Ibnu Azis, SKM yang dihubungi Penanegeri.com, Minggu (19/11) melalui telepon selulernya membenarkan surat pengunduran diri tersebut dirinya sendiri yang membuat.

“Saya mengundurkan diri bukan karena ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Namun, pengunduran diri yang saya lakukan demi meningkatnya kualitas Rumah Sakit melalui Akreditasi,” tuturnya.

“Karena bulan Desember nanti RSUD Aceh Tamiang harus dilakukan Akreditasi, dan pihak Jakarta tidak akan menerima jika kepala RSUD bukan tenaga medis,” tandas Ibnu Azis.

Komentar

Berita Terbaru