oleh

Diskusi Aceh Hebat Tanpa Korupsi, MaTA : Kerugian Negara Kasus Korupsi 2018 Bisa Bangun 159 Unit SD

-Aceh-11 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Upaya penegakan hukum atas kasus indikasi korupsi di Aceh masih sangat lemah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bahkan kinerja kejaksaan dan kepolisian di Aceh, dinilai kurang serius dalam menindak kasus dan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

Hal ini pun terlihat dari hasil pemantauan peradilan tahun 2018, khususnya kasus-kasus indikasi yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Beberapa poin pun muncul dalam diskusi yang diselenggarakan MaTA tentang kilas balik pemberantasan korupsi di Aceh bertema “Aceh [akan] Hebat tanpa Korupsi”.

Kegiatan yang berlangsung diselenggarakan di Hotel Oasis Banda Aceh, Kamis (24/1) difasilitasi oleh Yarmen Dinamika dan turut mengundang oleh sejumlah peserta dari kalangan akademisi, Kejati Aceh, Dit Reskrimsus Polda Aceh, BPKP RI Perwakilan Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), organisasi masyarakat sipil serta para jurnalis.

Berdasarkan catatan MaTA, selama tahun 2018 kemarin terdapat 41 kasus indikasi korupsi yang sedang dalam proses penyidikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 398 milyar. Jumlah ini pun belum termasuk beberapa kasus yang belum ditentukan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Aceh.

Baca Juga  MaTA : Penghentian Kasus Korupsi Tak Dapat Hapus Pidana

“Kalau dikonversi, jumlah kerugian tersebut bisa membangun 159 unit Sekolah Dasar (SD) dengan besaran anggaran Rp 2,5 miliar per sekolah,” ujar Koordinator MaTA, Alfian dalam kegiatan itu.

Ia pun menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memberi masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaan dan kepolisian di Aceh dalam penanganan kasus indikasi tindak pidana korupsi.

“Selama ini, banyak kasus-kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sudah berulang tahun sehingga dibutuhkan dorongan dan masukan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk percepatan penanganan perkara,” jelasnya.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Nazamuddin menyampaikan, strategi yang diambil oleh aparat penegak hukum berbeda satu sama lain.

“Misalkan KPK, dalam pengungkapan kasus mereka lebih mengedepankan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Proses OTT pun tidak menghabiskan energi yang banyak dalam mengumpulkan barang bukti. Begitu ketahuan, langsung ditangkap dan barang buktinya sudah ada,” ungkapnya.

Sementara Komisioner KIA, Afrizal Tjoetra menyarankan, pemberantasan korupsi harus dilakukan sejak awal. Bukan hanya pada saat kasus-kasus itu disidik oleh aparat penegak hukum, tapi lebih jauh dari itu.

Baca Juga  MaTA Desak Kejati Telusuri Manfaat Kegiatan PPKL Dispora Aceh

“Penerapan transparansi, semisal E-Planning, E-Budgeting dan sebagainya harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk mendorong keterbukaan ditingkat pemerintah daerah. Ini adalah salah satu metode pencegahan korupsi yang perlu dikawal secara bersama-sama,” sebutnya.

Selain itu, Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Banda Aceh, Taufik A Rahim juga menyarankan kepada aparat penegak hukum di Aceh agar setiap kasus yang sudah masuk dalam proses lidik harus segera dituntaskan.

“Jangan sampai kasus-kasus itu mengambang dan tidak ada kepastian hukum. Ada banyak kasus seperti hasil monitoring peradilan MaTA tahun 2018 yang proses lidiknya sudah sangat lama, tapi belum ada kepastian hukum hingga saat ini,” tuturnya.

Komentar

Berita Terbaru