oleh

Diskusi Publik, Menyoal RUU KPK Dalam Perspektif Akademis

PENANEGERI, Jakarta – Fakultas Hukum Universitas Jayabaya menggelar acara “Diskusi Publik Menyoal RUU KPK dalam Perspektif Akademis”, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pada hari Rabu (16/10), dengan nara sumber Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. dan Dr. Kristiawanto, SH., MH.

Dalam diskusi ini, nara sumber Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. menyatakan bahwa UU KPK perlu direvisi, dalam rangka ada kepastian hukum terhadap tersangka selain itu juga perlu adanya Dewan Pengawas KPK.

“Perlu adanya Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja KPK,” ujar Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. dalam diskusi ini.

Menurutnya selama ini KPK hanya mampu menangkap, namun tidak banyak upaya dalam hal pencegahan.

Dia berpendapat, anggaran KPK juga belum sebanding jika dibandingkan dengan jumlah nominal tangkapan KPK selama ini.

Prof Romli juga menyatakan kurang setuju dengan penyadapan, ”Penyadapan harus meminta ijin dulu kepada pengadilan.” ujarnya.

Sedangkan narasumber Dr. Kristiawanto, SH., MH. dalam diskusi ini mengatakan undang – undang KPK perlu dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta perubahan undang – undang KPK harus dilakukan sesuai dengan mekanisme formil pembuatan undang – undang (tidak perlu dilakukan tergesa – gesa atau mendengarkan aspirasi rakyat ) sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

“Undang – undang KPK perlu dirubah seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum dan perubahan undang – undang KPK harus dilakukan sesuai dengan mekanisme formil perubuatan undang – undang, tidak perlu dilakukan secara terburu – buru,” ujar Dr. Kristiawanto, SH., MH. dalam Diskusi Publik, Menyoal RUU KPK Dalam Perspektif Akademis yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

Menurut dia hukum acara itu adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dia berpendapat jika pemerintah nantinya jadi mengeluarkan Perppu, artinya pemerintah menjilat ludah sendiri.

Dalam Diskusi Publik bertajuk “Menyoal RUU KPK dalam Perspektif Akademis” yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini berjalan lancar, dan juga dihadiri oleh para mahasiswa dari kampus-kampus di Jakarta antara lain UIJ, As Syafiiyah, ASMI. (red)

Komentar

Berita Terbaru