oleh

Dugaan Kasus Money Politik Dihentikan, Panwaslih Bireuen Diadukan ke DKPP

PENANEGERI, Bireuen – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI.

Hal itu disebabkan tidak ditindaklanjutinya laporan kasus dugaan money politic (politik uang), di desa Pulo Naleueng, Kecamatan Peusangan, Bireuen.

Awalnya, Rahmat Setiawan pada tanggal 15 April lalu dengan laporan Nomor: 10 /LP/PLS/Kab/01.18/IV/2019 melaporkan Nurul Husna Wanita asal Pulo Naleueng dan Junaidi salah satu caleg Golkar Dapil 2 Bireuen terkait dugaan money politik.

“Dalam laporan tersebut, selain 13 saksi kunci yang di ajukan, dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh panwaslih Bireuen, juga alat bukti berupa uang sebesar Rp 1,3 juta yang di dapatkan warga saat menciduk pelaku money politik,” terang Rahmat Setiawan kepada wartawan, Rabu (24/4).

Terkait hal ini, Rahmat Setiawan menduga Panwaslih Bireuen telah melakukan pelanggaran Kode Etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017.

“Jangan-jangan Panwaslih Bireuen ini tebang pilih, maka dari itu kita ingin mendorong Bawaslu agar marwah Bawaslu kuat dan integritas Bawaslu di akui tanpa pandang bulu melaksanakan tugasnya, intinya itu yang kita inginkan,” tegasnya.

Baca Juga  Alumni Dayah Mudi Mesra Samalanga Laporkan Akun Facebook Abusyiek Ureueng Gasien

Dijelaskan Rahmat, Bawaslu sebenarnya mempunyai fungsi investigasi dalam penanganan laporan. Bahkan dalam Pasal 14 ayat 2 huruf (b) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Terkait dalam mengumpulkan data dan keterangan, tentunya Bawaslu bisa menemui orang yang dimaksud.

“Saya kira itu alternatif-alternatif solusi yang ditawarkan untuk memecah persoalan ini. Jangan kemudian memutuskan perkara ini hanya karena keterangan salah satu pihak yang dilaporkan. Tentu ini perlunya ketegasan Panwaslih Bireuen,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru