oleh

Dugaan Penyimpangan Pembelian Sparepart Alat Berat di BPKD Aceh Tamiang Terkuak

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Indikasi dugaan penyimpangan di BPKD Aceh Tamiang terkait pembelian sejumlah suku cadang alat berat mulai terkuak. Mulai dari tidak transparannya pengorderan barang hingga pembelian sparepart tersebut di doorsmer Marwah Jalan S Parman No 246 Kecamatan Kualasimpang, Aceh Tamiang, yang notabene milik usaha keluarga kepala BPKD Aceh Tamiang.

Informasi dihimpun Penanegeri.com menyebutkan, doorsmeer Marwah baru memiliki perpanjangan izin Reprasi dan Perawatan Mobil (Menjual Oil) pada tahun 2017 dengan izin SITU No 503/DPMPTSP/SITU/0252/2017 setelah sebelumnya kepemilikan doorsmer Marwah itu diganti atas nama Amiruddinsyah. Sedangkan pemilik sebelumnya diketahui atas nama Drs H Abdullah sejak tahun 2007 hingga November 2016. Selanjutnya, barulah pada tanggal 03 Desember 2016 ada pengalihan kepemilikan bengkel itu ketangan Amiruddinsyah.

Dugaan penyimpangan lainnya, pengorderan sejumlah suku cadang alat berat dibengkel Marwah itu tidak memiliki standar yang jelas, hanya berupa laporan pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan perkegiatan satuan kerja perangkat daerah. Sebagai contoh belanja pengantian Suku Cadang sejumlah Rp 326.900.000, pada no rekening 5.2.2.05.02 tanpa merincikan suku cadang yang dibeli. Namun pada kode rekening 5.2.2.05.03 belanja bahan bakar minyak/gas dan Pelumas tertera sejumlah Rp 95.000.000.

Anehnya lagi, pembelian sejumlah alat berat tersebut jelas-jelas di order di doorsmer Marwah yang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi rekanan maupun memiliki izin pengadaan alat-alat berat. Faktanya, kenyataannya doorsmer tersebut justru dijadikan pihak kedua. Ironisnya, pihak kedua justru mengorder lagi ke pihak ke III (Sumatera Motor) dan Sumatera Motor sebagai toko penyedia barang tentunya mengorder lagi ke pihak lain.

Berbelitnya pembelian sejumlah suku cadang alat berat ini, sangat rawan terjadinya kerugian negara, dikarenakan cukup banyaknya para pihak yang terlibat dalam jasa pengorderan barang tersebut. Alih-alih alasannya kata kepala UPTD Alat Berat Alimin Ichsan, ST mengapa diorder di doorsmer Marwah karena bisa hutang.

Hasil penelusuran awak media selama ini, ternyata doorsmer Marwah tidak memperpanjang SIUP-nya sejak tanggal 12 Februari 2013 hingga 30 mei 2017. Sementara pengorderan barang alat-alat berat tersebut di pesan sampai tanggal 6 September 2016. Hal ini jelas melanggar ketentuan pembelian barang ke penyedia yang tidak memperpanjang SIUP-nya selama lima tahun. Anehnya mengapa pembelian sparepart alat berat tersebut tetap di lakukan di doorsmer Marwah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, Senin (28/8) kepada Penanegeri.com menegaskan, hal tersebut telah mengangkangi aturan perataruran Menteri Keuangan RI.

“Dasar pembelian sejumlah alat berat tersebut di Doorsmer Marwah itu apa? Petunjuk Tehnis dan Juklaknya apa? Terlebih, barang yang diorder itu mencapai ratusan juta rupiah. Jelas ini penyalahgunaan wewenang yang mengangkangi Peraturan Menteri Keuangan RI tentang tata cara penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.

Dalam pengadaan sparepart ini, sambung Sayed, kuat dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok dengan mengabaikan aturan yang ada.

“Bisa saja harga pembelian suku cadang tersebut di mark-up karena harus memberi fee bagi penyedia jasa,” lanjutnya.

“Kami LSM Gadjah Puteh, secepatnya akan mengirimkan laporan kepenegak hukum, untuk mengungkap dugaan penyimpangan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Aceh Tamiang Drs H Abdullah saat dihubungi awak media melalui telepon selulernya, Senin (28/8) tidak diangkat. Selanjutnya Penanegeri.com berupaya mengkonfirmasi Kabid Anggaran BPKD Aceh Tamiang, Diva. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum memperoleh jawaban.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *