oleh

FPA Sesalkan Kekisruhan Mahasiswa dengan Aparat Keamanan di Kantor Gubernur Aceh

-Aceh-142 views

PENANEGERI, Langsa – Forum Pemuda Aceh (FPA) menyesalkan terjadinya kekisruhan antara mahasiswa dengan aparat keamanan saat aksi demo menolak izin tambang PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di Kantor Gubernur Aceh.

“Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, seharusnya besikap proaktif terhadap seruan aspirasi mahasiswa dan Masyarakat. Kami minta Plt Gubernur besikap tegas dan pro rakyat,” sebut Ketua FPA, Sayed Alatas, kepada Penanegeri.com, Selasa (9/4).

Dijelaskan Sayed, pihaknya melihat banyak kejanggalan keberadaan PT EMM di Aceh Tengah, karena banyak terjadi penolakan dari masyarakat, DPR Aceh dan lembaga lingkungan hidup. Jadi sangatlah jelas keberadaan PT EMM, patut kami pertanyakan legal atau Ilegal statusnya sebagaimana berlakunya kekhususan di Aceh.

Lanjutnya, sesuai dengan amanah perdamaian MoU Helsinki tahun 2005 serta turunanya UUPA Nomor : 11 tahun 2006 pada Pasal 156 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh. Maka kami minta Plt Gubernur Nova Iriansyah agar besikap tegas dan pro rakyat untuk menyelesaikan persoalan Izin tambang di Aceh.

Baca Juga  Plt Gubernur Aceh Ajak Mahasiswa untuk Berwirausaha

Karena sudah sangat jelas, bahwa buah perjuangan rakyat Aceh yang dipenuhi masa kelam sebelum perjanjian damai lahir, maka Plt Gubernur harus benar-benar serius melaksanakan secara menyeluruh cita-cita perdamaian yang telah disepakati antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu.

Sambungnya, kami juga meminta Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta agar bersikap arif dan bijak tanpa intervensi pihak manapun atas gugatan Walhi mengenai surat izin operasi produksi mineral yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor: 66/I/IUP/PMA/2016 tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk komoditas emas kepada PT Emas Mineral Murni tanggal 19 Desember 2017.

“Sikap Plt Gubernur dan hakim PTUN Jakarta sekiranya dapat mencegah konflik antara masyarakat, lembaga lingkungan hidup, mahasiswa dengan pemerintah,” pungkas Sayed.

Komentar

Berita Terbaru