oleh

Fraksi PDI-P Minta Anies Berikan Kajian Pelepasan Saham PT Delta Djakarta

PENANEGERI, Jakarta – Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membantah anggapan pihaknya menolak penjualan saham perusahaan produsen bir PT Delta Djakarta.

Gembong mengatakan, pihaknya meminta kajian terlebih dahulu ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum keputusan pelepasan saham diambil.

“Yang bikin persoalan itu adalah Pak Gubernur menyampaikan ke publik DPRD tidak setuju, diadukan ke rakyat, kan, begitu. Sementara DPRD minta kajian terlebih dahulu ke gubernur, begitu loh,” kata Gembong dikutip dari laman kompas.com Jumat (8/3).

Menurut Gembong, Anies tak bisa sembarangan menjual saham PT Delta Djakarta Tbk.

Sebab, saham PT Delta Djakarta Tbk adalah aset milik warga Jakarta yang diwakili para dewan di DPRD.

“Kita itu minta kajian ke gubernur, kasih dong. Ketika sahamnya dilepas, kita tahu kajiannya seperti apa, tetapi ini kajian belum ada,” ujarnya.

Gembong mempertanyakan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk yang mendadak ingin dijual Anies.

Selama ini, lanjut dia, perusahaan tersebut selalu menyumbang dividen bagi pembangunan DKI.

Baca Juga  Anies Baswedan Sebut 8 Korban Meninggal Dunia Akibat Kericuhan 22 Mei

“Padahal dari seluruh yang ada ini adalah salah satu BUMD yang paling sehat,” kata Gembong.

Sebelumnya, ormas Jawara Betawi bersama Front Pembela Islam (FPI) menggelar unjuk rasa di depan DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Unjuk rasa dilakukan untuk mendukung Gubernur Anies mencabut saham kepemilikan Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

Rencana Anies ini ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio tidak menyetujui pelepasan saham tersebut karena PT Delta Djakarta Tbk memberikan dividen bagi keuangan daerah.

Adapun, PT Delta Djakarta berawal dari perusahaan bernama Archipel Brouwerij NV milik pengusaha Jerman yang didirikan tahun 1932.

Perusahaan itu kemudian dibeli pengusaha Belanda dan berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij.

Saham perusahan itu kemudian diserahkan ke Pemprov DKI tahun 1967, pada masa Gubernur Ali Sadikin, sesuai Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan kemudian berganti nama menjadi PT Delta Djakarta.

Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk sebesar 26,25 persen. (*/komp)

Komentar

Berita Terbaru