oleh

Gadjah Puteh : CPNS K2 Aceh Tamiang Sarat Kepentingan dan Beraroma Pungli

-Pena Berita-120 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Belasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dari jalur Kategori Dua (K2) mengadu kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Gadjah Puteh (LSM GP). Pasalnya, mereka yang telah dinyatakan lulus sebagai PNS oleh Panitia Seleksi (Pansel) hingga kini belum menerima Surat Keputusan dan Nomor Induk Pegawai (SK/NIP) selama tiga tahun terakhir.

Para korban CPNS K2 yang mayoritas berlatar belakang guru honorer dibawah bimbingan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD 5) Manyak Payed melakukan pertemuan dengan LSM Gadjah Puteh di salah satu rumah warga di Desa Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, Sabtu (12/8). Ironisnya, selain belum menerima SK dan NIP, mereka mengaku telah diminta untuk menyetor sejumlah uang guna memuluskan pengurusan administrasi PNS tersebut.

Salah seorang korban K2, Maridah saat pertemuan mengatakan, Nasib diri dan rekannya tidak ada kejelasan selama tiga tahun.

“Kami selalu dijanjikan sebentar lagi SK PNS akan keluar dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tapi nyatanya, hinga kini belum ada dan sudah berjalan tiga tahun lebih,” ujarnya sambil berlinang air mata.

Dijelaskan, mayoritas CPNS K2 dari sejumlah UPTD yang tidak keluar SK-nya, pada Selasa 8 Agustus 2017 juga telah mendatangi DPRK Aceh Tamiang meminta anggota dewan untuk menindak lanjuti nasib CPNS yang terkatung-katung. Mereka diterima oleh Komisi A yang salah satunya membidangi masalah Pendidikan.

“Dewan berjanji dalam waktu dekat akan melakukan Pansus terkait kasus K2 tersebut. Selain kepada DPRK, kami berharap LSM Gadjah Puteh juga bisa membantu untuk mencari jalan keluar,” tambah Maridah sembari mengaku, dia telah dimintai uang sebesar Rp 15 juta lebih secara bertahap untuk pengurusan PNS.

Hal senada juga diceritakan para guru honor yang hadir, diantaranya Juariah Narisah, Supiah, Arianti, Siti Aisyah, Usmawati, Juliana dan guru lainnya mengaku telah dimintai uang dengan jumlah bervariasi dari Rp 4 juta sampai Rp 25 juta/orang.

Guru K2 ini mengungkapkan, telah memberi uang tersebut kepada utusan UPTD 5 Manyak Payed atas nama Ratih Rozalia, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pejabat Kantor BKPP Atam, pada tahun 2015 silam.

“Kami satu paket jumlahnya sekitar 80-an orang guru K2 yang di koordinir oleh Ratih. Semuanya sudah memberi uang, di UPTD lain juga sama seperti itu,” sebut mereka.

Ratih Rozalia, yang menyusul hadir dalam pertemuan antara LSM Gadjah Puteh dan guru CPNS K2 tersebut, menjelaskan uang yang dikutip dari masing-masing guru honorer digunakan untuk pengurusan PNS di BKN Regional 6 Medan, Sumut atas perintah pejabat BKPP Aceh Tamiang. Uang yang diminta awalnya ditetapkan maksimal Rp 50 juta/orang. Tapi banyak guru yang tidak mampu, akhirnya diturunkan menjadi Rp 25 juta/orang.

Agar bisa diangkat menjadi PNS, akhirnya puluhan pahlawan tanpa tanda jasa ini menyanggupinya, namun ada juga sebagian dari mereka hanya bisa membayar semampunya saja. Dari UPTD Manyak Payed uang yang terkumpul sebanyak Rp 200 juta lebih.

“Yang tentukan nominal uang Rp 50 juta dan Rp 25 juta itu dari BKPP, kita hanya mengkoordinir saja,” tuturnya.

Ratih mengaku berperan sebagai Koordinator dari perwakilan UPTD 5 yang berhubungan langsung dengan guru honorer termasuk mengumpulkan berkas dan uang pengurusan CPNS. Setelah itu uang diserahkan kepada pihhak BKPP pada saat itu dibawah pimpinan, Syamsuri, SE.

“Dana pengurusan itu saya serahkan kepada perwakilan UPTD Sei Liput Kejuruan Muda, Maylizar tidak langsung dengan Kepala BKPP,” terangnya.

Namun, lanjut Ratih, berkas para guru honor yang diurus masih terbentur dengan PP Nomor: 56/2012 yang mengatur tentang Tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintah saja bukan swasta.

“Jadi informasinya yang bekerja di Swasta tidak bisa di PNS-kan,” kata Ratih yang sudah pindah tugas di Bidang PGTK Dinas Pendidikan Aceh Tamiang.

Dikatakan Ratih, jumlah yang ikut CPNS melalui jalur tenaga honorer K2 di tahun 2015 totalnya sebanyak 672 orang. Di mana, 116 orang dinyatakan lulus, namun hingga kini belum menerima SK, karena ditolak BKN atas dasar PP 56 tersebut. Dari informasi yang ia terima, pihak BKPP berupaya mengurus kembali ke BKN bagi tenaga guru honorer yang pernah bertugas di sekolah negeri. Setelah diseleksi dari 86 K2 ada sekitar 36 orang guru K2 pernah bertugas separuh di sekolah swasta dan separuh di sekolah negeri.

“Itu saat ini yang sedang diperjuangkan, dengan tidak meninggalkan guru dari sekolah swasta yang lain. Kemarin sudah menyampaikam ke DPRK Aceh Tamiang dan upaya terakhir akan mempertanyakan ke BKN pusat,” katanya.

Direktur Eksekutif DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, kepada Penanegeri.com menegaskan, pihaknya siap mengadvokasi persoalan tersebut hingga tuntas. Bahkan Gadjah Puteh akan mengawal kasus K2 tersebut hingga ke meja hijau.

“Kami di undang datang kemari dan sudah diberi kuasa penuh oleh perwakilan guru K2 UPTD Manyak Payed untuk bekerja menggunakan cara kami. Yang pertama, kita akan surati DPRK untuk menurunkan tim Pansus terkait kasus K2 yang SK-nya belum keluar. Setelah itu akan membongkar indikasi pungli K2 yang angkanya sangat fantastis hingga puluhan juta/orang akan kami laporkan kepada pihak penegak hukum,” tandasnya.

Gadjah Puteh menilai pengurusan CPNS dari jalur K2 sarat kepentingan dan beraroma pungli. Pasalnya jika guru swasta tidak bisa ikut CPNS lalu kenapa tidak ada pemberitahuan dari awal dari BKN atau BKPP. Anehnya lagi dari panitia seleksi nasional (Panselnas) sudah dinyatakan lulus tapi mereka belum ada SK dan NIP.

“Setiap PNS sudah lulus secara nasional, SK dan NIP-nya langsung keluar tidak mungkin ditunda-tunda. Dugaan kuat kami terjadi tebang pilih, yang kasih uang cukup itu yang diluluskan,” ungkapnya sembari menegaskan, LSM GP akan menginvestigasi indikasi pungli K2 mengalir ke pejabat mana saja.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon kepada awak media diruang kerjanya, Sabtu (12/8) mengatakan, setelah selesai Sidang Paripurna LPJ APBK 2016 pihaknya akan menggelar rapat dengan Komisi A dengan memanggil Kepala BKPP Aceh Tamiang, Amiruddin AR untuk meminta penjelasan terkait nasib CPNS K2. Nantinya hasil rapat dari Komisi A tersebut akan dibawa ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Aceh, BKN Regional 6 Medan, Sumut baru selanjutnya ke BKN pusat.

“Target dewan ada dua, yakni membantu menyelesaikan persoalan K2 ini dan yang kedua akan membentuk tim Pansus sebagai hak yang dimiliki DPRK terkait dugaan pugutan liar (pungli) dengan dalih uang untuk pengurusan agar lulus CPNS,” tandas Fadlon.

Kepala BKPP Aceh Tamiang, Amiruddin AR yang dihubungi awak media, Minggu (13/8) via telepon seluler namun tidak diangkat. Saat dikonfirmasi melalui sms juga tidak membalas.

Begitu juga dengan mantan Kepala BKPP lama, Syamsuri, SE yang kini menjabat Kadis PU Aceh Tamiang juga tidak dapat dihubungi. Dua nomor ponselnya yang dimiliki wartawan sedang tidak aktif.

Guru honorer K2 yang hadir dalam pertemuan itu sebanyak 11 orang yakni, Maridah (TK Tualang Baru), Supiah (SD Bukit Panjang), Juariah Narisah (TK Tualang Baru), Arianti (TK Desa Bukit Paya), Zahraini (TK Kampung Mesjid), Usmawati (TK Telaga Meuku Dua), Siti Aisyah (TK Suka Jadi Paya Raja), Juliana (TK Desa Marlempang), Mewarwati (TK Desa Alur Bemban), Siti Rahmawati (TK Suka Jadi Paya Raja) dan Saprianti (TK Desa Marlempang).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *