oleh

Gadjah Puteh Laporkan Kasus Pungli K2 ke Polda Aceh

PENANEGERI, Aceh Tamiang – LSM Gadjah Puteh meminta kepada Polda Aceh untuk menuntaskan kasus K2 di Aceh Tamiang yang dinilai dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh oknum pejabat di BKPP setempat.

Permintaan tersebut disampaikan lembaga itu melalui laporan resmi yang tertuang dalam Nomor: 037/Dpp Lsm-GP/IX/2017 tentang dugaan kasus pungutan liar (Pungli) terhadap 85 guru calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur Kategori Dua (K2) di Aceh Tamiang.

Direktur Eksekutif DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly dalam keterangan pers kepada sejumlah awak media, Minggu (10/9) mengatakan, laporan LSM Gadjah Puteh dilengkapi data serta keterangan baik dari para korban K2 yang di pungli maupun pihak yang menerima uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

“Laporan kami juga didukung dengan bukti klipingan koran dari pemberitaan sejumlah media masa baik media cetak maupun online yang telah ikut andil untuk mengungkap kasus K2 ini,” jelasnya di Karang Baru.

Dikatakannya, laporan itu merupakan hasil investigasi Gadjah Puteh sejak bulan Juli lalu, terkait adanya indikasi pengutipan ilegal terhadap pengurusan NIP/SK CPNS guru tenaga honorer K2 oleh BKPP Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan surat Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP 800/564 tanggal 7 Maret 2014 perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2014 dari Kategori II dan berdasarkan data Panselnas CPNS tahun 2013 yang diperoleh Gadjah Puteh tersebut. Dimana, daftar tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 672 orang dan 85 orang diantaranya adalah guru yang mengajar di sekolah swasta sehingga mereka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa diangkat menjadi PNS.

Baca Juga  Gadjah Puteh Minta Dinas PUPR Aceh Tamiang Jangan Permainkan Warga Miskin

Dari keterangan pihak UPTD pendidikan utusan dari BKPP Aceh Tamiang, K2 ini terbentur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dinyatakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang.

“Namun sayangnya informasi PP ini tidak pernah disampaikan oleh para guru swasta tersebut selama mereka mengikuti seleksi CPNS hingga lulus,” ungkap Sayed yang kerap disapa Waled itu.

Meski telah lulus, lanjut Waled, hingga saat ini 85 guru honorer K2 tersebut belum memiliki NIP/SK bahkan mereka menjadi korban pungli oleh oknum Kepala BKPP dan oknum Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pegawai yang lama periode 2013-2017 dengan alasan untuk keperluan pengurusan NIP/SK ke BKN Regional 6 Medan dan BKN Pusat.

“Sehingga poinnya sudah jelas, dengan data dan fakta yang dilaporkan, kita berharap Polda Aceh terus mendalami kasus K2 ini hingga ke akarnya dengan menurunkan Tim Reskrimum serta Tim Saber Pungli,” harapnya sembari mengatakan saya yakin Polda Aceh dapat mengungkap kasus ini hingga ke meja hijau Pengadilan.

Sementara itu, terhitung sejak tahun 2015-2016 total uang yang diserahkan kepada koordinator perwakilan UPTD-5 atas nama Ratih Rozalia sebanyak Rp 227 juta lebih. Hal itu berdasarkan pengakuan 11 orang korban honorer K2 yang berada dibawah bimbingan UPTD-5 Manyak Payed yang telah menyetor uang dengan jumlah bervariasi dari Rp 4 juta-Rp 25 juta/orang secara bertahap.

Baca Juga  Biksu Myanmar Ancam Aceh, Gadjah Puteh Serukan Jihad

Sebelumnya, koordinator perwakilan UPTD-5 Manyak Payed, Ratih Rozalia yang saat ini bertugas di Dinas Pendidikan Aceh Tamiang mengakui kepada LSM Gadjah Puteh, telah menerima uang dari 11 orang honorer K2 masing-masing, Juliana, Zahraini, A.Ma.Pd, Safrianti, A.Ma, Juariah Nafisah, S.Pdi, Maridah, Mawar Wati, Supiah, Arianti, Usma Wati, A.Ma,Pd, Siti Ainsyah, S.Pd dan Siti Rahmawati telah meyerahkan uang secara bertahap sejak tahun 2015-2016 Rp 199 juta lebih.

Selanjutnya, uang yang terkumpul dari hasil kutipan tidak resmi itu diserahkan secara bertahap sesuai kebutuhan pengurusan administrasi PNS kepada koordinator UPTD Kejuruan Muda, Mailizar sejumlah Rp 95 juta dan sisanya sekitar Rp 104 juta diserahkan kepada sejumlah petugas di Kantor BKPP Atam yakni, Akbar, M Syarif, Rudi, Fauzan, Ardiansyah, serta Kabid Pengembangan Pegawaian, Adi Rahayu Waris.

Sedangkan menurut pengakuan koordinator perwakilan UPTD-2 Kejuruan Muda, Mailizar, mengakui pernah menerima uang dari Ratih Rozalia, Rp 95 juta secara bertahap, namun uang tersebut diserahkan kepada Muhammad Adlin, Suherwin dan Ilham Muddin.

Sayed Zahirsyah Al Mahdaly juga menyebutkan, dari keterangan sumber terpercaya yang diperolehnya, Mailizar selaku koordinator UPTD-2 Kejuruan Muda juga mengaku pernah mengutip uang dari tujuh orang guru honorer K2 di Kejuruan Muda sebesar Rp 70 juta. Selanjutnya hasil kutipan tersebut diserahkan kepada Kepala BKPP Aceh Tamiang pada saat itu dijabat oleh Syamsuri, SE) dan Kabid Pengembangan Pegawai dijabat oleh Adi Rahayu Waris.

Baca Juga  Gadjah Puteh Kecam Penembakan Keji di Peunaron

“Uang hasil pungli tersebut digunakan untuk memfasilitasi seluruh akomodasi pejabat BKPP Atam dalam pengurusan CPNS K2 di BKN,” paparnya.

Atas temuan tersebut, LSM Gadjah Puteh mengecam keras aksi pungli yang terjadi pada dua UPTD tersebut, Manyak Payed dan Kejuruan Muda dengan jumlah korban sebanyak 18 orang yakni, 11 dari Manyak Payed dan 7 dari Kejuruan Muda dengan total uang pungli senilai Rp 269 juta kemudian diserahkan secara bertahap kepada Suherwin, Ilham Muddin, Adi Rahayu Waris dan Syamsuri, SE.

Gadjah Puteh juga masih terus menelusuri kasus pungli K2 yang juga terjadi di UPTD lainnya di Aceh Tamiang. Sebab, dari pengakuan salah seorang kordinator, jumlah UPTD pendidikan di Aceh Tamiang sebanyak 6 UPTD juga melakukan hal yang sama mengutip uang kepada CPNS K2 yang berasal dari guru swasta.

“Jadi masih ada korban K2 yang lain sebanyak 74 orang yang sudah terdeteksi oleh kami, namun kami belum berhasil bertemu untuk mengumpulkan data, disebabka¬† ada sedikit hambatan,” tambah Waled.

“Karena kasus K2 ini sudah menyebar, diduga dari kalangan tertentu yang terlibat dan coba membungkam saksi-saksi agar kasus ini tidak bisa dilanjutkan,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru