oleh

GEMPUR Minta Pemerintah Cabut Izin PT RPPI

PENANEGERI, Lhokseumawe – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR) mendesak pemerintah daerah untuk segera mencabut izin operasional PT Rencong Pulp and Paper Industry (PT RPPI) di Kecamatan Geureudong Pase.

Desakan itu diserukan para mahasiswa dalam aksi yang digelar di Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe, Kamis (15/8) siang.

Pada aksi tersebut, koordinator aksi, Musliadi Salidan mengatakan, PT RPPI itu memiliki Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) dengan area seluas 10.384 hektar (Ha) atau 98% dari total area yang diusulkan seluas 10.541 ha, sisanya 157 ha (1,5%) masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tidak sesuai untuk pengembangan Hutan Tanaman.

“PT RPPI memperoleh IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun,” ujarnya.

Pihaknya mengaku menemukan dampak buruk yang terjadi, antaranya krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan suber air dari daerah aliran sungai (DAS) Krueng Mane dan Krueng Pase. PT RRPI berada dalam hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 Kecamatan, dari 27 kecamatan yang berada di Aceh Utara.

Komentar

Berita Terbaru