oleh

GerTaK : Banyak Pembangunan di Aceh Utara Tidak Sesuai Musrenbang

-Aceh, Ekonomi-59 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) menilai pembangunan di Kabupaten Aceh Utara selama ini mayoritas tidak sesuai dengan usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sedang dan akan melakukan Musrenbang di beberapa wilayah kecamatan. Kita meminta Musrenbang harus dilakukan dengan baik dan benar. Kita melihat selama ini pembangunan di Aceh Utara tidak banyak berorientasi pada target dan usulan yang dimasukkan pada saat Musrenbang dilakukan,” papar Koordinator GerTaK, Muslim Hamidi kepada Penanegeri.com, Jumat (8/3).

Akan tetapi, lanjut Muslim, banyak pembangunan di desa-desa saat ini hanya dibangun dengan menggunakan dana desa. Padahal Musrenbang dilakukan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar program pembangunan yang ditetapkan pemerintah nantinya merupakan hasil yang disampaikan oleh masyarakat.

“Sehingga programnya pun seperti yang diharapkan dan diperlukan. Namun, selama ada program dana desa, sekarang sangat sedikit pembangunan yang dilakukan di kampung-kampung itu menggunakan anggaran APBK. Rata-rata pembangunan itu menggunakan dana desa yang anggarannya bersumber dari pusat,” bebernya.

Baca Juga  Kadis SI Langsa : Orang Tua Harus Larang Anaknya Ikut Asmara Subuh 

Muslim menambahkan, sementara pemerintah daerah memanfaatkan dana desa sebagai bentuk bahwa adanya pembangunan di desa-desa. Dia berharap Bappeda dan tim bisa benar-benar dalam melakukan perencanaan pembangunan saat melakukan Musrenbang.

“Jangan sampai usulan yang dimasukkan oleh masyarakat selalu Mentah masuk ke dalam APBK Aceh Utara. Di satu sisi kita melihat beberapa anggota dewan tidak sanggup menjaga agar program usulan masyarakat sejak saat Musrenbang untuk masuk dalam pembahasan bersama KUA PPAS. Karena, apabila usulan masyarakat yang diusulkan pada saat Musrenbang tidak dikawal dengan baik akhirnya yang masuk dalam pembahasan bersama nanti adalah program-program yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Akhirnya, sambung Muslim, pada saat pengesahan APBK dilakukan keluarlah program-program yang tidak menguntungkan masyarakat seperti perjalanan dinas, pembelian mobil-mobil pejabat dan sebagainya.

“Kita meminta agar Bappeda dan tim benar-benar dalam melakukan Musrenbang agar semua usulan program yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat bisa masuk kedalam RKPD, KUA PPAS, RKA SKPK, RAPBK dan menjadi Qanun APBK Aceh Utara. Musrenbang harus dijalankan dan dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada seperti prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan, prinsip keberpihakan, prinsip anti dominasi, dan prinsip pembangunan secara holistik,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru