oleh

Geuchik di Bireuen Keluhkan Proses Administrasi DD yang Rumit 

PENANEGERI, Bireuen – para Geuchik (Kepala Desa) di Kabupaten Bireuen, mengeluh dan merasa kewalahan dengan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Ini disebabkan banyaknya aturan serta ditambah dengan keluarnya peraturan bupati (Perbub) setiap tahunnya.

Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Geuchik Kabupaten Bireuen Sofyan Noor kepada Penenegeri.com, Jumat (5/4) usai kegiatan pencanangan program Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 di Aula Setdakab Lama, Bireuen.

“Kalau kita lihat, memang proses persyaratan administrasi, terutama pertanggungjawaban penggunaan dana desa (DD) sedikit agak rumit, dan ini menjadi keluhan utama kepala desa, ditambah dengan aturan pusat, disamping peraturan bupati,” katanya.

Untuk itu, tambah Sofyan Noor, dinas terkait memiliki tanggungjawab dan harus ikut membantu dalam proses kepengurusan administrasi, begitu juga pihak Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan Dana Desa juga dapat menilai kondisi SDM yang dimiliki oleh perangkat desa.

“Para geuchik ini kan bukan bekerja di dinas, belum lagi ditambah dengan beban kerja terhadap masyarakat di desanya yang memiliki karakter berbeda-beda,” ujarnya.

Baca Juga  Disbudpar Aceh Gelar Festival Sate Matang di Bireuen 

Dikatakan Sofyan Noor, hal yang sangat urgen, dan perlu dilihat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tepat sasaran atau tidak. Bukan program atau pembangunan fiktif.

“Jadi, bila bukan program fiktif dan benar-benar dikerjakan, saya rasa proses administrasinya tak perlu diperumit dan sulit. Tentu tak akan membebani geuchik dan aparatur gampong lainnya dalam hal pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru