oleh

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Bireuen Belum Tansparan

PENANEGERI, Bireuen – Sejauh ini, Gugus Tugas Percepatan Pembangunan Covid-19 di Kabupaten Bireuen masih lamban dan bekerja secara tertutup dan tidak tansparan, kendati situasi di Aceh telah sudah ditetapkan status darurat, Jumat (27/3).

Pasalnya, hingga hari ke delapan penetapan status darurat Covid-19 di Indonesia, sementara di Kabupaten Bireuen belum ada juga keterangan resmi terkait jumlah ODP dan PDP yang ditangani, serta dirujuk ke rumah sakit umum daerah Zainol Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dari pihak terkait.

Akibat tidak adanya keteragan resmi dari pemerintah setempat, warga masyarakat terus dihantui dengan isu menakutkan yang kini tersebar luas di media sosial.

“Kalau kita cermati, di Bireuen ini aneh, kami terus cemas dengan isu yang  tidak jelas yang kini diposting di media  sosial. Kami tentu ingin tahu berapa jumlah pasti pasien ODP dan PDP yang terpapar Covid-19 di Bireuen. Sementara Gugus tidak pernah mempublikasinya ke publik,” kata sejumlah warga kepada Penanegeri.com.

Sejatinya, Pemerintah Kabupaten  Bireuen serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah terbentuk dapat bekerja dengan transparan agar publik mengetahui kondisi terkini di Bireuen.

Disamping itu warga juga meminta pemerintah daerah Bireuen seharusnya memiliki perencanaan, terlebih warga diminta mendiami di rumah. Pemeritah daerah juga harus memastikan stok pangan yang tersedia, termasuk kondisi harga barang yang terkendali serta tersedianya alat pelindung bagi warga.

Menanggapi hal ini, Sekdakab Bireuen, Ir H Zulkifli Sp yang dikonfirmasi terpisah terkait hal ini menjelaskan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait perubahan status dari siaga darurat bencana, menjadi tanggap darurat bencana, sesuai surat edaran gubernur dan inpres No 4 tahun 2020.

“Dinas terkait juga sudah melakukan berbagai langkah, untuk menyikapi kondisi ini, termasuk mengingatkan pihak super market agar tidak menjual bahan makanan pokok, secara berlebihan untuk konsumen,” katanya.

Disamping itu Sekda juga mengatakan, pihaknya juga sudah mengusulkan alat pelindung diri ke propinsi, itu sesuai laporan Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSU dr Fauziah, selain juga telah melakukan langkah-langkah, untuk dapat mengantisipasi.

“Kalau di Bireuen saat ini sudah ada 40 orang dalam pantauan (ODP), tetapi untuk pasien dalam pantauan (PDP) belum ada temuan,” sebutnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *