oleh

Guru Bebas Berikan Sangsi Jika Perserta Didik Lakukan Hal Ini

PENANEGERI, Langsa – Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008, tentang guru, sebenarnya guru memiliki kebebasan dalam memberikan sangsi kepada peserta didik jika telah melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan guru.

Namun, sangsi yang diberikan berupa teguran, peringatan baik lisan maupun tulisan serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, Asisten II Pemko Langsa, Abdullah Gade, saat membuka acara seminar nasional tentang perlindungan hukum terhadap guru/dosen dan anak didik, yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum (Ikafahu) Universitas Samudra Langsa dalam rangka memperingati HUT ke 30, Senin (16/4) di Aula Cakdon Langsa.

Selain itu, guru dan dosen memiliki perlindungan hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Perlindungan yang dimaksud pada undang-undang tersebut adalah perlindungan hukum, profesi serta keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik.

Baca Juga  Bayar Rekening PJU, PLN Apresiasi Pemerintah Daerah

Ia menjelaskan, profesi guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Abdullah Gade juga mengatakan, Pemko Langsa menyambut baik seminar ini, sehingga orang tua dan guru semakin paham isi Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak. Pasal 76A mengenai perbuatan diskriminasi terhadap anak dan pasal 76C jo Pasal 80 mengenai kekerasan terhadap anak. Serta juga, Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum.

“Saya berharap semoga dengan adanya perlindungan bagi guru maka bisa mewujudkan guru sebagai profesi yang terhormat dan bermartabat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Ikafahu Unsam Langsa, DR Darwis Anatami, SH, MH menyampaikan, kegiatan ini berlangsung selama satu hari, dengan peserta sekitar 100 orang yang terdiri dari guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK dan SMU serta profesi guru dari lembaga kursus komputer dan akademi kesehatan.

Baca Juga  Peringati Harkitnas, Ini yang Disampaikan Wakil Walikota Langsa

Seminar ini sebagai bentuk bakti sosial Ikafahu untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM), terutama untuk profesi guru dan dosen, yang diharapkan memiliki kopetensi serta bersemangat dalam memberikan ilmunya kepada anak didik. Serta juga menyahut terkait pemberian penghargaan kepada Kota Langsa sebagai kota Peduli HAM.

Dalam seminar ini kita menghadirkan dua orang pemateri yakni Wakil Rektor Telkom University Bandung, DR M, Yahya Arwiyah, SH, MH, dan Dosen Hukum Universitas Sumatera Utara, DR Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum.

Sedangkan materi yang disampaikan pada seminar antara lain pengetahuan tentang undang-undang yang berkaitan dengan profesi guru dan perlindungan hukum kepada guru.

“Harapan kami, melalui seminar nasional ini bisa tercapai suatu kesepakatan bersama antara institusi terkait dalam penegakan hukum melalui MoU,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru