oleh

Hamas dan Fatah Adakan Pembicaraan Rekonsiliasi di Kairo

PENANEGERI, Desk Internasional – Perwakilan dari partai politik Palestina Hamas dan Fatah pada hari Selasa (10/10) bertemu untuk melakukan rekonsiliasi di ibukota Mesir, Kairo.

Perundingan tersebut terjadi seminggu setelah Perdana Menteri Palestina (Palestinian Authority/PA) Rami Hamdallah mengunjungi Jalur Gaza untuk memulai proses pengalihan tanggung jawab administratif wilayah Gaza dari Hamas ke pemerintah konsensus nasional.

Pertemuan di Kairo berpusat seputar pelaksanaan Kesepakatan Kairo 2011 antara kedua partai politik tersebut, dengan harapan dapat mengakhiri perpecahan politik 10 tahun.

Delegasi yang hadir adalah wakil kepala kantor politik Hamas, Saleh al-Arouri, dan anggota Komite Pusat Fatah, Azzam al-Ahmad.

Seorang anggota Hamas di Tepi Barat (West Bank), Hassan Yousef, mengatakan bahwa Israel memblokir sebuah delegasi untuk bepergian ke Kairo melalui Yordania untuk berpartisipasi dalam perundingan tersebut.

Khalil al-Haya, anggota delegasi Hamas, mengatakan bahwa misi tersebut akan membahas pembentukan pemerintah persatuan nasional dengan partisipasi semua partai politik Palestina dan mempersiapkan pemilihan dewan legislatif, presiden dan dewan nasional.

Baca Juga  PBB Desak Kedua Pihak Konflik Israel-Palestina untuk Menahan Diri

Haya mengatakan bahwa perundingan akan fokus untuk mengakhiri pembagian Palestina “untuk menghadapi ketegasan dan proyek Israel”.

Kesepakatan 2011 menetapkan bahwa pemilihan legislatif, presiden dan dewan nasional harus dilakukan dalam waktu satu tahun setelah penandatanganannya. Kesepakatan tersebut akan melihat baik Hamas maupun Fatah membentuk pemerintah Palestina untuk menunjuk perdana menteri dan posisi menteri.

Juru bicara Fatah Osama al-Qawasmeh mengatakan kepada radio resmi PA (Palestinian Authority) bahwa perundingan yang ditengahi Mesir akan berlangsung selama tiga hari dan akan fokus pada memungkinkan pemerintah konsensus nasional menjalankan fungsi politik, keamanan dan ekonominya di Gaza.

Isu-isu lain dalam agenda tersebut meliputi krisis listrik Gaza, gaji pegawai PA (Palestinian Authority) di daerah kantong pantai, keamanan dan administrasi penyeberangan perbatasan.

Selama beberapa bulan terakhir, Hamas mendapat tekanan berat dari tindakan Presiden Palestinian Authority Mahmoud Abbas terhadap Gaza, yang bertujuan untuk menekan Hamas untuk melepaskan kontrol atas wilayah tersebut.

Langkah-langkah penghukuman termasuk memotong gaji pegawai PA yang tinggal di Gaza dan meminta Israel untuk mengurangi pasokan listrik ke wilayah tersebut.

Baca Juga  Pemuda Palestina Tewas Ditembak Militer Israel

Jika usaha rekonsiliasi berhasil, mereka dapat sementara mengurangi situasi tragedi kemanusiaan di Gaza. (*)

Komentar

Berita Terbaru