oleh

Hamas dan Fatah Tandatangani Perjanjian Rekonsiliasi di Kairo

PENANEGERI, Desk Internasional – Kepala delegasi Hamas, Saleh Arouri dan pemimpin Fatah, Azzam al-Ahmad akhirnya sepakat menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, pada hari Kamis (12/10).

Partai Hamas dan Partai Fatah sepakat menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di ibu kota Mesir, Kairo, pada hari Kamis, (12/10) sebagai bagian dari usaha untuk mengakhiri keretakan antara keduanya selama satu dekade, demikian diberitakan oleh kantor Berita Al Jazeera, Kamis (12/10).

Pengumuman tersebut disampaikan setelah perwakilan Hamas dan Otoritas Palestina (Palestinian Authority PA) pimpinan Fatah melaksanakan kesepakatan rekonsisliasi persatuan.

Pada sebuah konferensi pers, kepala delegasi PA (Palestinian Authority

) Azzam al-Ahmad mengatakan kedua pihak sepakat bahwa perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza akan dioperasikan oleh pengawal Presiden PA (Palestinian Authority) Mahmoud Abbas pada 1 November.

“Menurut langkah-langkah keamanan akan diterapkan dan diadopsi oleh Otoritas Palestina (Palestinian Authority-PA) dimana para pasukan penjaga presiden akan tersebar di seluruh perbatasan,” kata al-Ahmad.

Dia menambahkan bahwa di bawah instruksi Abbas, kedua kelompok tersebut tidak akan kembali ke wilayah Palestina yang diduduki kecuali mereka memiliki “kesepakatan akhir yang akan mengesampingkan keretakan selamanya … untuk mewujudkan impian Palestina, mengakhiri pendudukan, dan untuk memiliki sebuah negara Palestina yang independen dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota “.

Saleh al-Arouri, wakil kepala kantor politik Hamas juga berbicara, berterima kasih kepada Mesir atas “peran stabilnya”.

“Masalah Palestina adalah masalah Mesir,” kata al-Arouri, seperti dikutip kantor berita Al Jazeera.

Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa pemilihan dewan legislatif, presiden dan dewan negara harus dilakukan dalam waktu satu tahun setelah penandatanganannya, meskipun rincian kesepakatan rekonsiliasi belum diumumkan.

Kesepakatan itu juga akan memberi kesempatan pada Hamas dan Fatah untuk membentuk pemerintahan sementara sebelum pemilihan.

Gerakan Hamas yang berbasis di Gaza memutuskan bulan lalu bahwa pihaknya akan membubarkan komite administratifnya yang mengelola Jalur Gaza. Hamas juga menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan PA (Palestinian Authority), badan semi otonom yang memerintah Tepi Barat.

Selanjutnya, Perdana Menteri PA (Palestinian

Authority) Rami Hamdallah mengunjungi Gaza dan mengumumkan bahwa pemerintah persatuan nasional akan mulai mengambil tanggung jawab administratifnya atas Jalur Gaza.

Hamas telah menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza sejak 2007 setelah partai tersebut mengalahkan partai Fatah yang telah lama dominan di parlemen dalam pemilihan parlemen.

Hamas kemudian mendorong Fatah keluar dari Gaza dalam konflik berdarah, ketika yang terakhir menolak untuk mengakui hasil pemungutan suara tersebut.

Israel menanggapi kemenangan pemilihan Hamas dengan memberlakukan pengepungan udara, sampai saat ini.

Hamas dan Fatah telah menguasai Jalur Gaza dan Tepi Barat masing-masing sejak itu, dan beberapa upaya rekonsiliasi telah gagal karena beberapa alasan.

Kesepakatan yang dimediasi Mesir ini jika berhasil dilaksanakan dengan baik, maka bisa diharapkan bahwa situasi kemanusiaan yang memilukan di Gaza akan segera membaik. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *