oleh

Hapus Tenaga Honor, Pemko Langsa Tunggu Surat dari Kemenpan RB

-Aceh-372 views

PENANEGERI, Langsa – Terkait Keputusan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementrian PAN-RB dan BKN yang menyepakati menghapus tenaga honorer, pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah, Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat belum menerima surat dari Kemenpan RB.

“Jika nantinya harus di PHK kita tidak bisa berbuat apa-apa dan saat ini kita masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB. Namun, saat ini kita belum menerima surat perihal itu dari Kemenpan RB,” sebut Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur pada BKPSDM setempat, Nakim, SE, Kamis (23/1).

Dijelaskan, pihaknya sampai saat ini belum menerima surat dari Kemenpan RB. Jadi, belum ada keputusan tetap untuk melakukan PHK terhadap 433 tenaga honorer ini dilungkungan Pemko Langsa. Ratusan tenaga honorer ini memiliki SK yang ditandatangani oleh walikota dengan petikan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa.

Numlah 433 tenaga honorer ini, sambung Nakim, merupakan pemegang SK sejak per 1 Febuari 2005 dan hingga kini terus dilakukan perpanjangan SK-nya oleh walikota petikan dari BKPSDM. Namun, jumlah tenaga honorer ini sudah mulai berkurang pasca dilakukan pemutihan yang memegang SK per 31 Januari 2005 yang mengikuti ujian K2.

Baca Juga  Mobil Dinas Bupati Bireuen Lecet, Pemkab Usulkan Mobil Dinas Baru

Selain tenaga honorer, sambung Nakim, Pemko Langsa juga memiliki sebanyak 1.771 tenaga kontrak yang tersebar diseluruh OPD dengan berpenghasilan setiap bulan bervariasi mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 1.100.000. Besar gajinya sesuai dengan standar biaya umum (SBU). Namun, untuk tenaga honorer sebesar Rp 1.100.000.

“Jumlah tenaga honorer dan kontrak bila ditotalkan semuanya sebanyak 2.204 orang. Namun, jumlah itu sesuai dengan kebutuhan Pemko Langsa, pascapemekaran Kota Langsa demgan Kabupaten Induk Aceh Timur pada tahun 2001,” terangnya.

Lanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia.

Komentar

Berita Terbaru