oleh

Hingga Agustus, Baitul Mal Bireuen Belum Juga Salurkan Zakat, Infak dan Sedekah

PENANEGERI, Bireuen – Hingga Agustus, zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan melalui Baitul Mal Bireuen tahun 2019 belum juga dilakukan penyaluran kepada yang berhak.

Sejatinya, penyaluran ZIS tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali, kepada berbagai kelompok penerima atau muzakki, terutama menjelang hari raya, termasuk untuk kalangan mualaf.

“Biasanya ZIS itu disalurkan tiga atau empat bulan sekali oleh Baitul Mal, sementara hingga bulan Agutus 2019 belum juga disalurkan,” ujar seorang warga di Kota Juang Bireuen yang meminta tak ditulis namanya, Kamis (8/8).

Tak hanya warga, sejumlah kepala sekolah di Bireuen juga mempertanyakan terkait belum disalurkan ZIS dari Baitul Mal.

Menurut mereka, selama ini zakat yang telah dikumpulkan di sekolah-sekolah untuk  diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya kembali disalurkan kepada siswa miskin melalui sekolah.

“Sementara hingga hari, kami belum menerima kabar terkait penyaluran zakat tersebut,” kata  beberapa kepala sekolah.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Baitul Mal Bireuen, Drs Saiful Hamdanur kepada wartawan, Kamis (8/8) menjelaskan, tahun ini ZIS belum bisa disalurkan karena pihak Baitul Mal harus mengikuti ketentuan dan Qanun Aceh.

Baca Juga  Calon Paskibraka Bireuen Digembleng untuk Seleksi Nasional

“Sekarang masalah penyaluran bantuan dari Baitul Mal tidak seperti dulu. Sekarang harus mengikuti kententuan dan Qanun Aceh,” terangnya.

Dijelaskan Saiful Hamdanur, proses penyelurannya lama, karena harus berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Bantuan dari Baitul Mal tak bisa lagi disalurkan tiga atau empat bulan sekali seperti dulu.

Disamping itu, tambahnya, Baitul Mal Bireuen belum ada Badan Pelaksana (Bapel), dan sejauh masih dalam proses pemilihan melalui seleksi yang dilakukan tim Badan Pengawas Baitul Mal.

Dijelaskan, dalam qanun tersebut, pada Pasal 112 disebutkan, zakat dan atau infak yang telah dikumpulkan oleh Unit Pelayanan Zakat (UPZ), baik SKPK, lembaga pemerintah/swasta, zakat yang dipungut oleh kuasa Badan Usaha Daerah (BUD), kabupaten/kota disetor ke rekening penerimaan zakat dan atau infak pada kas umum kabupaten/kota, di bank syariah yang ditunjuk.

Untuk menyikapi hal ini, Sekretaris Baitul Mal Bireuen berharap semua pihak agar dapat memahami keberadaan Baitul Mal saat ini. Sebab menurut Saiful Hamdanur, setelah lahir qanun tersebut, maka bantuan baru disalurkan setelah menunggu proses dari awal sampai pengesahan.

Baca Juga  Jadi Pengedar Sabu, Oknum Polisi di Pidie Ditangkap

Dibagian lain, Saiful Hamdanur juga mengatakan, bantuan tersebut juga harus non tunai atau disalurkan melalui rekening penerima bantuan.

“Saat ini Baitul Mal Bireuen harus mengikuti berbagai aturan, sehingga penyalurannya tidak bermasalah dengan hukum kemudian hari,” sebutnya.

Komentar

Berita Terbaru