oleh

HMI Langsa Bahas Isu Nasional dengan Pimpinan DPRK Langsa

-Aceh-19 views

PENANEGERI, Langsa – Guna membahas isu nasional, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Langsa melakukan audiensi dengan pimpinan DPRK setempat, Rabu (29/1) di ruangan Wakil Ketua DPRK setempat.

Dalam audensi tersebut, aktivis HMI itu bertemu dengan Wakil Ketua I DPRK Langsa, Saifullah dan Wakil Ketua II DPRK Langsa, Ir Joni.

Ketua Umun HMI Cabang Langsa, Muhammad Jailani, kepada Penanegeri.com mengatakan, pembahasan panjang terkait pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram menjadi perhatian khusus kami di himpunan ini, terkhusus pemerintah tidak memiliki alasan baku dalam mencabut subsidi tersebut.

Menurutnya, salah satu alasan yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi yaitu penyaluran tabung yang tidak tepat sasaran dikarenakan banyak yang mampu juga membeli gas 3 kg, dalam hal ini kami HMI berpandangan bahwa alasan itu tidak tepat.

“Seharusnya pemerintah memberikan pengawasan ekstra sehingga sampai pada masyarakat yang paling berhak menerimannya sehingga tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu, HMI Langsa mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam melahirkan Undang Undang Omnibus Law guna percepatan pembangunan nasional dengan memperkecil ruang birokrasi, sehingga dapat memudahkan peluang investasi ke Indonesia, disisi lain juga omnibus law yang berstatus lex spesialis dapat menjadi solusi bagi tumpang tindih hukum di negeri ini.

Baca Juga  Kepsek di Aceh Utara Dilarang Bawa Finger Print ke Luar Sekolah

“Kita juga bersepakat bahwa menolak rencana pemerintah dalam menghapuskan kontrak tenaga honorer demi kesejahteraan masyarakat Indonesia terkhusus honorer seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Pada pertemuan itu, Saifullah dan Ir Joni, mengatakan, pihaknya sangat sepakat dengan wacana adik adik HMI untuk menolak upaya pemerintah dalam mencabut subsidi gas elpiji 3 Kg, dan bahkan dalam reses, kita melihat masyarakat sangat terbebankan jika subsidi ini dicabut.

Padahal, ini kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat konon lagi jika dicabut subsidi bisa bisa harga nya semakin melonjak sehingga berdampak pada kebutuhan lainnya.

Sedangkan, terkait Omnibus law ini masih dalam pembahasan diintern DPRK Langsa dan belum memiliki titik kesimpulan sehingga masih perlu pembahasan pembahasan lanjutan.

Lanjutnya, terkait pencabutan kontrak honorer, ini juga kita setuju untuk tidak di hapuskan dan juga sudah disampaikan oleh Maimul Mahdi sebagai anggota DPRK Langsa guna menjamin dan menjaga kesejahteraan masyarakat namun dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Kita sangat senang melihat kader kader HMI yang semakin kritis dan produktif dalam bidang gagasan intelektual, terkhusus ingin bersilaturahmi dengan kami, sehingga kami banyak mendapatkan aspirasi serta referensi baru untuk pengetahuan guna saling keterbukaan informasi publik dan dalam mensejahterakan masyarakat di kota ini,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru