oleh

HMI Langsa Minta Polda Aceh Serius Tangani Dugaan Korupsi Beasiswa

-Aceh-77 views

PENANEGERI, Langsa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa meminta kepada Polda Aceh untuk serius menangani dugaan kasus penyaluran beasiswa bantuan pendidikan Pemerintah Aceh tahun 2017, yang terindikasi melibatkan beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam penanganan kasus pemotongan beasiwa ini kami nilai masih jalan di tempat, karena sampai sekarang belum adanya status hukum dengan belum di tetapkannya tersangka kasus beasiswa tersebut, kami minta keseriusan aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini,” tutur Ketua HMI Cabang Langsa, Hamid Ilham kepada Penanegeri.com, Rabu (27/6).

“Kami mempertanyakan bagaimana kinerja Polda Aceh terkait kasus ini. Sudah berapa lama kasuh ini bergulir, tetapi tahapannya masih saja di tingkat penyelidikan dan belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal rakyat Aceh sangat berharap kepada pihak kepolisian, agar kasus dana beasiswa ini bisa diusut secara tuntas dan tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Karenanya, kata Hamid, HMI berharap Polda Aceh harus punya nyali dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi beasiswa di Aceh, walaupun indikasi pelakunya oknum pejabat dan para oknum anggota DPRA maupun keluarganya, serta orang-orang terhormat.

Baca Juga  Polda Aceh Bekuk Provokator Kerusuhan Lapas Klas IIA Banda Aceh

“Jangan hanya yang diproses secara hukum hingga tuntas adalah orang-orang yang berada di level kelas bawah saja. Ini penting demi menjaga wibawa lembaga kepolisian khususnya Polda Aceh. Sehingga tidak terkesan tebang pilih dalam proses penegakan hukum di Aceh,” ucap Hamid.

Dirinya mengakui, dalam melakukan proses hukum Polda Aceh perlu kehati-hatian dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana beasiswa yang terindikasi melibatkan beberapa oknum anggota DPRA. Tapi, seharusnya Polisi sudah bisa meningkatkan proses penyelidikan ke tingkat penyidikan hingga penetapan status tersangka terhadap pelaku. Apalagi jika berbagai alat bukti dan saksi sudah cukup, maka Polisi tidak perlu menghabiskan waktu sia-sia untuk menetapkan status tersangka.

“Kita bukan bermaksud melakukan intervensi atau mencampuri kinerja kepolisian. Tapi sebagai salah satu komponen masyarakat, kami berkewajiban mengingatkan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian,” ujarnya lagi.

Sebab itu, Hamid meminta pihak Polda Aceh agar bekerja lebih keras dan tetap serius mengusut tuntas dugaan korupsi dana beasiswa dimaksud. Selain itu, Polisi juga harus segera menetapkan beberapa oknum anggota DPRA sebagai tersangka dalam perkara itu, jika semua unsur telah terpenuhi.

Baca Juga  Polisi Baru Diminta Mampu Menyesuaikan Diri

“Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat harusnya Polisi bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam penanganan berbagai kasus korupsi yang ada di Aceh,” terang Hamid.

Lanjut Hamid lagi, sebagaimana diketahui, dugaan korupsi dana beasiswa mahasiswa Aceh berawal dari hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

Total bantuan biaya pendidikan yang telah disalurkan sebanyak Rp 19.854.000.000 kepada 803 mahasiswa yang bersumber dari APBA 2017. Hasil konfirmasi pihak Inspektorat Aceh terhadap 197 mahasiswa, mereka baru menerima Rp 5.209.000.000 dan masih tersisa (belum diterima) yaitu sebesar Rp 1.147.500.000. Dana sisa yang belum diterima mahasiswa itu hingga kini masih berada di tangan para penghubung.

Sambung Hamid, HMI juga mendorong kinerja Polda Aceh untuk benar-benar menuntaskan kasus dugaan korupsi beasiswa ini, dan saya yakin bahwa lembaga kepolisian tidak bisa di intervensi walaupun kasus ini melibatkan para oknum pejabat dan oknum anggota DPRA.

“Polisi berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat, saya percaya itu karena kepolisian pasti bekerja profesional,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru