oleh

Hukuman Cambuk di Lapas hanya Kebijakan Politis

-Aceh-55 views

PENANEGERI, Langsa – Forum Pemuda Aceh (FPA) menilai bahwa hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat, terkesan hanya kebijakan politis yang bersifat sementara.

“Gubernur terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan tersebut dan ini bukan opsi yang tepat,” tutur Ketua FPA, Sayed Alatas, kepada Penanegeri.com, Kamis (19/4).

Menurut Sayed, jika alasan gubernur melaksanakan hukuman cambuk di Lapas untuk menghindari tontonan anak di bawah umur, itu bukan alasan yang logis. Karena, bisa saja lokasi hukuman cambuk diberikan garis Police Line agar kegiatan bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, jika alasanya agar tidak terjadi trauma bagi pelaku dan keluarganya, maka apakah bisa menjadi jaminan jika dilakukan di Lapas maka dikemudian hari pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Maka dari itu, sebaiknya Gubernur Irwandi Yusuf dalam mengambil kebijakan tentang penegakan syariat Islam memberikan wewenang penuh kepada para ulama, majelis adat, lembaga Wali Nanggroe dan hasil kesepakatan semua unsur, setelah itu barulah gubernur mengambil kebjikan yang bersifat final untuk diterapkan.

Kami berharap, sambung Sayed, Gubernur Aceh dapat menelaah kembali atas kebijakannya. Sebab, penegakan syariat Islam bukan hanya persoalan teknis hukuman, tapi juga harus diperhatikan terhadap penguatan kelembagaan seperti personel penyidik dan unsur-usur yang berhubungan dengan syariat Islam, kultur sosial serta budaya masyarakat Aceh di era modern.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Aceh kedepan, jika gubernur benar-benar serius menegakan syariat Islam secara Kaffah dibumi Aceh,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *