oleh

Humas POLRI Berikan Klarifikasi terkait Pernyataan Kabareskrim

PENANEGERI, Jakarta – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto mengklarifikasi pernyataan Kepala Bareskrim, Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto mengenai penghentian kasus korupsi bila ada pengembalian aset korupsi.

Pernyataan Kabareskrim tersebut, menurutnya adalah pernyataan pribadi.

“Jadi itu adalah pernyataan pribadi dari beliau. yang memang perlu dikaji lebih dalam,” kata Irjen Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (2/3) kepada wartawan.

Menurut Irjen Setyo hal itu adalah terkait dengan sanksi sosial.

“Jadi itu adalah pernyataan pribadi yang perlu dikaji lebih dalam. Karena OTT, besok OTT lagi, apa tidak perlu misalnya sanksi sosial? Menurut beliau, ya ini perlu dikaji lagi. Ini masih dalam wacana, dirkursus untuk kita semuanya mungkin dihukum saja tidak cukup, mungkin sanksi sosial yang lebih membuat jera,” kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/3).

“Saya sudah meminta petunjuk ke Pak Kabareskrim apa yang dimaksud beliau. Jadi itu adalah pernyataan pribadi dari beliau, yang memang perlu dikaji lebih dalam,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (2/3) kepada wartawan.

Baca Juga  Polri Ungkap Jaringan Narkotika Internasional

Menurut Setyo, ketika suatu kasus korupsi tengah diselidiki aparat penegak hukum tetapi uang hasil korupsinya dikembalikan, BPK-lah yang nantinya akan menentukan nilai kerugian keuangan negara. Apabila nantinya BPK menyebut tidak ada kerugian keuangan negara, menurut Ari Dono–yang dikutip Setyo–perkara itu tidak perlu ditindaklanjuti.

Karena yang berhak menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Misalnya BPK sudah menentukan kerugian negara tidak ada, ya sebetulnya tidak perlu ditindaklanjuti, menurut beliau (Komjen Ari Dono),” kata Irjen Setyo.

Sehingga, lanjut Irjen Setyo, bila kasus dihentikan dan tidak ada kerugian negara maka tidak memerlukan biaya penyidikan dan biaya penuntutan.

Irjen Setyo menegaskan, ucapan Kabareskrim terkait hal tersebut masih berupa wacana dan pernyataan semata. Kabareskrim, kata Setyo, mengajukan ide adanya alternatif sanksi untuk korupsi dengan nilai dan indeks tertentu.

Hal tersebut pun masih perlu dikaji lebih lanjut, belum untuk diimplementasi. “Ini masih dalam wacana, dirkursus untuk kita semuanya mungkin dihukum saja tidak cukup, mungkin sanksi sosial yang lebih membuat jera,” kata Irjen Setyo.

Baca Juga  Bersama Awasi Dana Desa

Irjen Setyo menyebutkan hal itu merupakan klarifikasi Polri terhadap pernyataan Komjen Ari Dono sebelumnya yang mengatakan kemungkinan tidak berlanjutnya suatu kasus ke penyidikan apabila tersangka mengembalikan aset yang diduga dikorupsinya.

“Prinsipnya menurut Pak Kabareskrim, itu pernyataan pribadi dan tadi saya sudah minta klarifikasi beliau. Ini yang perlu dikaji lebih mendalam,” ucap Setyo. (*)

Komentar

Berita Terbaru