oleh

IGI Aceh Utara Minta Pemerintah Bentuk Qanun Perlindungan Guru

-Aceh-156 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara meminta pemerintah daerah segera membentuk Qanun Tentang Perlindungan Guru.

Hal itu disampaikan IGI mengingat selama ini tidak sedikit guru-guru di Indonesia yang terjerat hukum ketika mendisiplinkan muridnya. Maka dari itu IGI membutuhkan payung hukum melalui Qanun daerah.

“Kita sebagai guru juga perlu adanya perlindungan. Kita ingin pendidikan ini terus maju, maka di sini kita tidak ingin terbentur dengan UU ketika mendisiplinkan murid. Pemerintah perlu menyiapkan Qanun untuk perlindungan profesi kami,” kata Sekretaris IGI Aceh Utara, Khaidir Rasyid kepada Penanegeri.com, Senin (11/2).

Khaidir mencontohkan seperti kejadian yang dialami Nurkhalim, guru SMP PGRI Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Itu, kata Khaidir, merupakan salah satu fakta perlunya payung hukum untuk guru.

“Sebenarnya guru juga punya UU (undang-undang) perlindungan profesi. Namun karena guru sering ditakut-takuti oleh UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka banyak hal yang tertutupi,” jelasnya.

Khaidir juga tidak menyalahkan keberadaan UU perlindungan anak tersebut. Namun, menurutnya, hanya saja selama ini salah dipahami dan penegakan hukumnya yang keliru.

Baca Juga  Ini Kronologis Penodongan Dilakukan OTK di Bireuen Menurut Sopir 

“Ketika guru mengingat atau menegur muridnya, orang tua murid juga harus meneliti karakter anaknya. Jangan guru terus yang disalahkan. Terkadang si anak yang memang klo prip (bandel sekali), sehingga sulit diatur demi kedisiplinan,” ucapnya.

Khaidir dalam hal ini sangat berharap pemerintah membentuk Qanun Tentang Perlindungan Guru sesuai dengan kearifan lokal.

“Karena bukan tidak mungkin kejadian di daerah lain tidak terjadi di daerah kita. Namun, di Aceh kan punya kearifan lokal, maka perlu Qanun yang memang sesuai dengan daerah kita,” tandas Khaidir.

Komentar

Berita Terbaru