oleh

In Sejumlah Tanggapan Terkait Referendum Aceh

-Aceh-137 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Berbagai pihak, mulai dari kalangan aktivis hingga pengamat serta lapisan masyarakat turut berpartisipasi mengomentari pernyataan Ketua Umum Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem terkait referendum Aceh.

Muslem Hamidi, aktivis yang juga alumni ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) turut menyampaikan pendapatnya soal polemik referendum ini. Ia meminta pemerintah pusat tidak perlu khawatir soal pernyataan mantan Wakil Gubernur Aceh tersebut.

“Semua pihak termasuk pemerintah pusat tak perlu khawatirlah, karena referendum ini bukan atas tuntutan atau desakan dari rakyat aceh, tapi hanya pernyataan elit politik. Jadi biarlah pertarungan opini ini dilakukan sesama elit politik di Aceh. Kita juga bisa melihat banyak menimbulkan pro dan kontra, jadi tidak perlu latah. Biarlah para elit dan tokoh politik mengekspresikan referendum ini sesuka hati nya,” kata Muslem melalui rilisnya kepada Penanegeri.com, Jumat (31/5).

Dia meminta Mualem harus bertanggung jawab atas pernyataan yang telah dikeluarkan itu yang telah merenggut perhatian nasional bahkan internasional. Mualem berkewajiban untuk meluruskan pernyataan nya itu.

“Pernyataan referendum yang didasarkan atas dasar ketidakadilan harus disampaikan lebih detail, sehingga publik tidak sembarangan menterjemahkan apa maksud ketidakadilan yang dimaksudkan Mualem. Sebagai anak bangsa, saya melihat ini bukan suatu hal yang tiba-tiba atau tanpa kesengajaan. Saya yakin pernyataan ini disampaikan atas dasar kesengajaan,” timpal Muslem.

Ia berharap semua kalangan tidak latah menanggapi hal tersebut. Referendum atau jajak pendapat itu hanya suatu cara dalam menyuarakan aspirasi dan itu juga dibenarkan di dalam negara demokrasi.

Baca Juga  Cisah Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembongkaran Makam

“Hanya saja kita harap agar tuntutan referendum yang digaungkan tidak dengan cara-cara yang dapat membuat keonaran, apalagi sampai menimbulkan konflik dan pertumpuhan darah, akan tetapi kalau referendum dilakukan dengan cara-cara yang akan menimbulkan konflik bahkan mengorbankan pertumpuhan darah di Aceh, maka sebaiknya itu jangan dilakukan,” jelasnya.

Di samping itu, untuk tidak menyia-nyiakan pernyataan, Muslem berharap momentum isu referendum ini jangan disia-siakan. Artinya, semua pihak, terutama tokoh harus berbicara soal referendum. Mulai dari Eks GAM, rektor , akademisi, politisi, LSM, aktivis, mahasiswa hingga lapisan masyarakat bawah.

“Yang terpenting para kepala daerah mulai dari bupati dan wali kota, serta para anggota dewan harus berbicara soal ini karena ini penting bagi masyarakat. Publik harus tau bagaimana sikap kepala daerah terkait referendum ini, karena soal ketidakadilan, sehingga kepala daerah bupati/walikota bisa membantu menjelaskan pernyataan mualem terkait apa yang dimaksud dengan ketidakadilan di Aceh,” ucap Muslem.

Sementara, Masri Jafar Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Timur berpendapat, Menuntut hak referendum menurutnya, perlu determinasi atau harus ada alasan yang kuat. Sebab referendum adalah sebuah opsi sebagai salah satu tawaran penyelesaian konflik secara damai.

“Sedangkan Aceh telah memilih opsi pemerintahan sendiri (Self Goverment) salah satu konsensus dalam butir-butir MoU Helsinki. Menurut pendapat saya, penyataan Mualem bila disimak narasinya secara detail, penyampaiannya dalam hal referendum bukan sebuah pernyataan petisi, karena ada kata-katanya ‘bila ke depan pemerintah Indonesia tidak ada lagi keadilan” ucap Masri.

Baca Juga  Menteri Sofyan A Djalil Minta Mahasiswa IAIN Langsa tidak Terpengarauh Berita Hoax

Di sisi lain, sambungnya, ungkapan Mualem akumulasi dari kekecewaan terhadap implimentasi MoU yang belum dituntaskan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal status legalitas qanun bendera bintang bulan dan lain-lain.

“Barang kali momennya saja yang kurang tepat, sehingga banyak yang nyinyir, seolah-olah Mualem membangun manuver karena pasca kekalahan capres 02 yang didukung oleh Mualem atau PA. Di sisi lain juga, kita harus apresiasi,  sikap keberanian Mualem mengeluarkan kata-kata referendum, dari dulu sangat alergi oleh pemerintah pusat,” ucapnya.

Apalagi, lanjur Masri, sekarang suasana politik panas di tingkat nasional pasca pemilu, yang kedua penyataan Mualem menjadi isu dan nilai tawar bagi pemerintah Aceh di mata pusat, apalagi  jokowi menang kembali, di mana di Aceh pasangaan Jokowi-Amin kalah telak.

“Mungkin juga akan berdampak pada pembangunan, isu referendum ini menggelinding dengan viral di medsos bahkan menjadi trending topik, terlepas dari pro kontra. Kita tidak tau,  apakah tuntutan tersebut hanya sebagai manuver atau bisa jadi aksi referendum jilid II, mengingat mayoritas masyarakat Aceh masih menginginkan Aceh sebagai negara merdeka,” tukasnya.

Sementara itu, Panglima Muda Gerakan Aceh Merdeka Daerah Peut (D-4) yang juga Jubir KPA Wilayah Pase, M Jhony meminta rakyat Aceh agar ikut apa yang disampaikan Mualem demi kemajuan Aceh ke depan.

“Aceh sudah saatnya referendum. Pernyataan Mualem sudah tepat. Saya pikir itu suatu yang harus kita dukung bersama. Apa yang disuarakan oleh Mualem adalah itu bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pengkhianatan pada MoU Helsinki. Sudah 14 tahun MoU Helsinki, seakan-akan itu perjanjian bohong belaka,” ujar M Jhony kepada Penanegeri.com, Jumat (31/5).

Baca Juga  Dinsos Bireuen Bantu Kursi Roda untuk Warga Kurang Mampu

Ia mengatakan, Rakyat Aceh sudah sepatutnya meminta referendum, karena MoU Helsinki sudah 14 tahun berjalan tetapi tidak ada realisasi apapun. Menurutnya, waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat, apalagi sampai saat ini belum ada realisasi apapun dari nota perjanjian tersebut.

“Karena yang kita lihat secara lahir, yang terealisasi dari perjanjian MoU Helsinki hanya partai lokal. Kita hanya diberikan hak politik melalui partai lokal. Cuma poin hak politik itu yang baru kita rasakan dari butir-butir perjanjian MoU Helsinki. Masih banyak butir-butir MoU Helsinki yang lain belum berjalan,” jelas M Jhony.

“Mualem ibarat pemadam di Aceh. Bila Mualem tidak ada lagi di Aceh, berarti kita sudah kehilangan pemadam di Aceh. Bila tidak ada lagi pemadam di Aceh, sedikit saja ada percikan api maka semua akan hangus. Perjanjian damai RI – GAM itu akan rawan,” tambahnya.

Sejauh ini, lanjut M Jhony, mulai dari kalangan bawah terus menerus menanyakan bagaimana sudah proses perjanjian MoU Helsinki kepada Mualem. Tetapi hari ini Mualem siap merendamkan dan menunggu hasil realisasi MoU Helsinki tersebut.

“Mualem selama ini komit dengan perjanjian (Mou Helsinki) itu. Jika Mualem tidak komit, saya rasa perjanjian damai ini tidak sampai 14 tahun. Keberadaan Mualem adalah suatu yang menyelamatkan perdamaian,” demikian kata M Jhon

Komentar

Berita Terbaru