oleh

Ini Catatan Komnas HAM terkait RUU Penyadapan yang sedang Bergulir

-Pena Berita-79 views

PENANEGERI, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyikapan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyadapan yang sedang bergulir.

Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal, Hariansyah, Selasa (9/7) mengatakan, prinsipnya bahwa Komnas HAM tentu perspektif yang kita dorong berkaitan dengan soal muatan undang-undang tersebut yang berkaitan dengan HAM.

“Pertama dan tentu yang utama adalah, bahwa penyadapan itu sendiri pada prinsipnya bertentangan dengan HAM yang sudah diatur di beberapa komponen dan undang-undang 39 tahun 1999. Namun demikian, bahwa dalam konteks pelaksanaannya tentu dimungkinkan untuk dilakukan proses pengaturan lebih lanjut melalui UU sebagaimana diatur didalam UUD 1945 pasal 28 j,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam konteks inilah menjadi penting karena selama ini mungkin kita sudah ketahui bahwa, hampir semua lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, mulai dari BIN, BNN, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK serta Komisi Yudisial yang berkaitan dengan etik.

Baca Juga  KPA Pase Sebut Komnas HAM Tak Berhak Panggil Mualem

“Nah, sementara UU tentang penyadapan itu sendiri secara tunggal belum dibuat misalkan. Sehingga pada prinsipnya pengaturan tentang penyadapan secara lebih komperhensif dan kemudian terfokus pada prinsip-prinsip dasar HAM untuk menjadi sesuatu yang penting ditetapkan,” jelas Hariansyah.

Tentu dalam konteks implementasi sekali lagi, sambungnya, selalu bersinggungan dengan prinsip-prinsip dari HAM itu sendiri berkaitan dengan hak privasi tetapi juga menyangkut kebebasan untuk menyampaikan pendapat berorganisasi dan seterusnya.

“Sehingga kalau kita lihat dari RUU ini tentu beberapa hal menjadi perhatian bagi kita semua, terutama Komnas HAM untuk melakukan pencermatan terhadap beberapa bagian dari rancangan UU ini,” ujarnya.

Dari beberapa diskusi yang telah kita lakukan, misalkan menyangkut istilah penyadapan (wiretaping) tentu perlu dikaji lebih lanjut, karena istilah ini bukan sekedar istilah hukum tentu ada aspek-aspek lain yang ada di dalamnya.

“Yang kedua soal jangka waktu penyadapan, diantara lembaga-lembaga yang ada itu mengatur berbeda-beda misalkan. Tentu harus diharapkan pengaturan yang kebih spesifik tentang soal waktu,” harap Hariansyah.

Baca Juga  Kerusuhan Aksi 21 dan 22 Mei, Aparat Keamanan Dilaporkan ke Komnas HAM

Yang berikutnya, banyaknya lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.

“Ini juga menjadi persoalan dalam konteks implementasi kalau kemudian tidak dilakukan secara profesional dan berintegritas,” terang Hariansyah.

Yang keempat, penayangan atau pemutaran hasil penyadapan itu sendiri yang dalam beberapa kesempatan ditetapkan sebenarnya dilakukan tertutup tapi kemudian bagaimana juga implementasinya kalau ada yang dilakukan secara terbuka dan kemudian menjadi informasi umum.

Kemudian yang kelima, bagaimana perlindungan bagi privasi sebagai salah satu hak fundamental serta mekanisme upaya pemulihan yang efektif.

“Dalam beberapa kesempatan, bahwa penyadapan itu dapat dilakukan jika ada indikasi awal terjadi perbuatan pidana atau mungkin menyangkut keamanan nasional misalkan. Kalau kemudian dari hasil penyadapan tidak terbukti tapi kemudian sudah dilakukan terus upaya penyadapan itu, bagaiamana upaya-upaya komplainnya dan pemulihannya seperti apa,” tanya Hariansyah.

Yang terkahir soal pengasawan, ini menjadi bagian penting, dalam RUU ini disebut dilaporkan kepada presiden bagaimana posisi presiden sebagai eksekutif disisi lain juga ada yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung.

Baca Juga  Terima Aduan 525 Kasus Mulai Januari Hingga April, Komnas HAM : Polri Paling Banyak Diadukan

“Selain soal bentuk pengawasannya juga kelembagaan pengawasannya itu menjadi bagian penting dari catatan kami,” pungkas Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal itu.

Komentar

Berita Terbaru