oleh

Ini Catatan Kritis MaTA berdasarkan Analisa Kasus Korupsi Kemenag

-Aceh-35 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Peristiwa yang kembali terjadi terhadap Kementerian Agama (Kemenag) atas kasus korupsi yang sedang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum pembersihan terhadap sistem suap-menyuap dan penyimpangan anggaran yang terjadi selama ini di kementerian itu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, pihaknya mempercayai KPK dalam penindakan yang sedang dilakukan dan dapat mengembangkan kasus itu secara menyeluruh sampai ke daerah.

“Sehingga penindakan tidak hanya pada suap yang baru saja terjadi, tetapi KPK dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh mulai pengelolaan anggaran dan kebijakan dalam jabatan di tingkat Kanwil Kemenag di level daerah termasuk Aceh,” ujarnya Rabu (20/3).

Menurutnya, pihak KPK penting untuk selanjutnya memperbaiki sistem yang korup melalui pencegahan, sehingga jajaran Kementerian Agama bebas dari korupsi.

“Ini peristiwa korupsi yang berulang, dimana sebelumnya Kemenag terlibat korupsi dalam pengelolaan dana haji, publik berharap jajaran Kemenag bebas dari korupsi dan korupsi haram hukumnya secara Islam,” kata Alfian.

Baca Juga  Ratusan Rider Ajang KXTA ke-3 Hari Ini Mulai Jelajahi Hutan Bireuen

MaTA menilai, Kementerian Agama yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan menjadi model terhadap kementerian lain. Menurunnya kepercayaan publik akibat faktor korupsi, menjadi tolak ukur belum bersihnya sistem yang sedang berjalan.

“MaTA merekomendasikan kepada KPK untuk mengungkapkan secara menyeluruh terhadap sistem yang korup secara menyeluruh dan termasuk Kemenag Aceh yang masih bermasalah dengan kasus korupsi dan penyelesaiannya tidak utuh,” jelasnya.

Kasus korupsi pembangunan gedung di Kemenag Aceh, lanjutnya, untuk menjadi perhatian KPK dalam pengungkapan secara utuh. Dimana, pengusutan yang dilakukan oleh Kejati Aceh terkesan sangat lamban dan berupaya menyelamatkan aktor dalam kasus yang dimaksud tidak utuh.

“Pengusutan kasus korupsi di Kemenag Aceh menjadi lebih demi mengembalikan kepercayaan publik dan terbagunnya sistem yang bersih. Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa menjadi tangung jawab APH untuk menuntuskan tanpa bertoleran dengan pelaku,” ungkapnya.

Alfian menambahkan, pihak KPK dapat mengambil alih kasus korupsi yang terjadi di Kemenag Aceh apabila pihak Kejati Aceh menganggap kasus itu sudah selesai.

Baca Juga  Pasar Pedagang Ayam akan Dibangun Secara Permanen di Pasar Induk Bireuen

“Adanya kepastian hukum terhadap pelaku menjadi lebih penting dari pada “menyelamatkan” pelaku kejahatan luar biasa itu,” tambahnya.

Komentar

Berita Terbaru