oleh

Ini Interupsi Anggota DPRA Saat Pembahasan Raqan Pertanggung Jawaban APBA 2016

-Pena Berita-49 views

PENANEGERI, Banda Aceh – DPR Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggung Jawaban APBA Tahun 2016. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Rabu (19/7).

Amatan Penanegeri.com, saat rapat berlangsung terlihat sejumlah anggota DPRA melakukan interupsi kepada Gubernur Aceh, Drh Irwandi Yusuf, M.Si.

“Gubernur yang terhormat, pada saat pelantikan Gubernur minggu lalu yang mana pak Mendagri sempat menyinggung tentang masalah di Aceh ini agar satu RW memiliki satu Masjid karena ini adalah ciri khas daerah Aceh yang merupakan daerah Syariat Islam, memang tahun ini agak terkendala, kiranya kedepan bisa diselesaikan oleh Gubernur dan saya yakin ini pasti bisa,” ujar Azhari Cagee dari Fraksi Partai Aceh (PA) dalam interupsinya.

Dikatakannya, pada tahun ini belum ada terealisasi sedikitpun untuk pembangunan Masjid, Meunasah dan Dayah yang menyangkut dengan kepentingan agama maupun pendidikan agama lainya.

“Maka dengan ini, sesuai visi Gubernur kami meminta kepada Gubernur agar ini secepatnya ditandatangani anggarannya, sekaligus dana untuk hibah Meunasah, Dayah serta Balai pengajian untuk rakyat,” sambung Azhari.

Interupsi selanjutnya datang dari Asrizal Asnawi yang berasal dari Fraksi PAN, ia menyampaikan, bahwa teman-teman pengusaha yang bermitra dengan Pemerintah Aceh hari ini begitu banyak mengeluh karena dikutip dari pelelangan tender serta penggunaan barang dan jasa.

“Tentunya pada hari ini saya menyampaikan apa yang selama ini Pak Gubernur dengung-dengungkan saat pelantikan Bupati yaitu akan menggunakan Mazhab Hanafe, sementara fee itu berada di kantor bapak sendiri, jadi saya kira itu yang sangat viral di beberapa media dan sebaiknya mana yang akan diganti ya ganti sekarang dan jangan sampai mengambang,” tegasnya.

Asrizal menambahkan, perlu dijelaskan bahwa dalam proses pelelangan itu mereka tidak jalan sendiri tetapi berjamaah bermain denga pokja. Kemudian ada juga, apabila ada paket yang menang itu juga tidak dikerjakan oleh direktur PT itu sendiri malahan di jual kepihak perusahaan lain.

“Saran saya selaku masyarakat Aceh dan Pak Gubernur juga bukan menjabat Gubernur yang pertama kali di Aceh, untuk itu bapak bisa berbuat dan kami pikir Pak Gubernur mengetahuinya,” tambah politisi asal Aceh Tamiang itu.

Sementara, Interupsi lain yang datang dari Nurzahri, ST dari Fraksi PA menyampaikan, semenjak UU PA disahkan, sudah hampir mencapai 100 kali membuat Qanun, tetapi sayangnya banyak Qanun yang kita hasilkan bahkan sudah banyak menghabiskan anggaran dan energi serta pemikiran, hingga saat ini ada beberapa Qanun yang belum maksimal di jalankan dan sudah dirubah beberapa kali.

“Saya mencatat ada berberapa Qanun, diantaranya Qanun perkebunan, pertambangan, Qanun barang dan jasa bahkan ada Qanun sampai hari ini belum pernah di implementasikan yaitu Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, padahal Qanun ini sudah mendapatkan keputusan hukum baru dari MA, menjelaskan bahwa status Qanun ini sah walaupun mekanisme penggugatannya adalah legal standing dari penggugat, tetapi paling tidak MA mengatakan bahwa Qanun ini sah dan penggugatnya tidak bisa menggugat karena legal standingnya,” urainya.

Menurutnya, sekarang kekuatan hukum barunya sudah ada, tindak lanjutnya hanya perlu Peraturan Gubernur dalam penjabaran pelaksanaan Qanun dan juga berberapa kali dalam Paripurna terdahulu kita sudah meminta pembangunan tiang bendera di setiap kantor Pemerintahan Aceh dan Alhamdulilah di Kantor DPR Aceh sudah ada walaupun masih kosong tetapi paling tidak tiangnya sudah ada.

“Jadi jangan sampai kita larut dalam permasalahan yang sia-sia padahal permasalahannya sederhana tetapi keinginan kita tidak kuat dan saya tidak menyalahkan Pak Gubernur karena masih baru tapi harapan ini harus saya sampaikan, kedepan kita akan selalu membuat Qanun jadi tidak ada makna kalau tidak ada komitmen dari kita untuk melaksanakannya,” sambung Nurzahri.

“Harapan saya, secepatnya setelah proses pelantikan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota selesai dilaksanakan, saya berharap Pak Gubernur bisa mengeluarkan Pergub pelaksanaan penggunaan Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” tandas Nurzahri mengakhiri interupsinya.

Sementara itu, Gubernur Irwandi Yusuf langsung menjawab interupsi perwakilan dari anggota DPR Aceh tersebut.

“Saya sudah menyimak dari beberapa rekomendasi anggota dewan dan saya yakin staf saya sudah mencatatnya, yang intinya kami menampung ini semua dan kami sendiri akan menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Irwandi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *