oleh

Ini Modus Operandi Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Videotron di Aceh Tamiang

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Polres Aceh Tamiang menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan videotron di kabupaten setempat.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Zulhir Destrian, SIK, MH didampingi Kasat Reskrim Iptu Dimmas Adhit Putranto, SIK saat menggelar konferensi pers, Senin (19/11) menuturkan, kasus dugaan tindak pidana korupsi tentang pekerjaan pengadaan videotron sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 38.1/SPK-DISHUB/PV-OTSUS/2015, tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp 1.197.570.000.

“Pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV Artha Kharis Perkasa dan pekerja pengawasan pengadaan videotron sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SKP) Nomor : 40/SPK-DISHUB/PVT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai kontrak Rp 24.000.000 dilaksanakan oleh CV Serba Karya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Aceh Tamiang yang bersumber dari APBK TA 2015,” ungkapnya.

Kapolres menjelaskan, modus operandi dugaan tindak pidana korupsi tersebut yakni, tersangka (SWD) selaku Kadishub Aceh Tamiang, pada tahun 2015 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan paket pekerjaan kepada tersangka (MMI) yang merupakan anak tirinya.

Selanjutnya, tersangka (SWD) merubah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari nilai Rp 1.049.900.000 menjadi Rp 1.200.000.000 dan pembuatan HPS tidak mempunyai data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan.

“Kemudian, tersangka (SWD) meminta tolong kepada tersangka (SA) selaku kelompok kerja IX ULP  Aceh Tamiang tahun 2015 guna membantu dalam proses pelelangan paket pengadaan videotron,” jelas Kapolres.

Tersangka (MMI), lanjutnya, meminjam perusahaan Artha Kharisma Perkasa dan membantu menyiapkan dukungan Distributor PT Batara Elektrindo, kemudian data dan dokumen diserahkan kepada tersangka (SA) untuk dibuatkan penawaran dan menguploadnya.

“Tersangka (MMI) melakukan pengajuan pembayaran dengan 3 tahap tahap pertama pembayaran uang muka (DP) 20 persen. Akibat perbuatan mereka, kita menaksir kerugian negara sebesar Rp 469 juta,” tegas AKBP Zulhir Destrian.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, para tersangka diduga telah melanggar Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ketiganya akan dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Sejumlah dokumen telah kita amankan sebagai barang bukti. Tersangka SWD dan SA telah mengembalikan sebagian kerugian negara sejumlah Rp 50 juta dan Rp 15 juta pada penyidik,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru