oleh

Ini Penjelasan Presiden Jokowi Terkait Perjanjian Helsinki

PENANEGERI, Bireuen – Menyikapi penyampaian Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT terkait terpenuhinya implementasi MoU Helsinki, Presiden Joko Widodo meminta waktu untuk dapat menjawabnya.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Cot Keutapang, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Sabtu (22/2).

Dihadapan para menteri, Wali Nanggroe, Plt Gubernur Aceh dan tokoh nasional serta pembina yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Plt Gubernur Aceh, Wali Nanggroe serta Mualem panggilan akrab Muzzakir Manaf.

“Untuk masalah implementasi MoU Helsinki, maka beri waktu saya untuk menjawabnya. Sebab, apapun hal ini akan saya diskusikan dalam rapat terbatas dan selalu kita lakukan, banyak sudah disampaikan dan saya tahu hal ini,” terang Jokowi.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sempat menyinggung masalah implementasi MoU Helsinki dalam sambutannya, dan sempat bermohon kepada Presiden berkenan memberi dukungan melalui berbagai kebijakan.

Selain dapat mempercepat pemenuhan implementasi MoU Helsinki, Plt Gubernur Aceh juga menyinggung tentang Undangan-Undang Pemerintah Aceh, disamping 14 kewenangan dibidang pertanahan.

Sementara Presiden Jokowi juga mengakui, kalau dirinya sangat menghargai hak politik yang telah dikerjakan masyarakat Aceh.

“Tapi jangan salah pengertian dan dikira saya tidak mau datang lagi ke Aceh,” ucap sambil tersenyum.

Kendati demikian, Presiden ikut mengajak agar terus berkonsentrasi ke arah pembangunan kedepan. Aceh punya kekuatan dan potensi karena memiliki modal sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Apalagi, tambah presiden, kalau dirinya pernah tinggal dan bekerja di Lhokseumawe dan Bener Meriah tahun 1986-1987 sampai 1988 saat masih ada pabrik KKA, dan dirinya tahu betul keinginan masyarakat terhadap pembangunan.

“Kalau kita lihat progres pembangunan jalan tol Aceh sendiri saat ini, saya sempat kaget, karena percepatannya sangat luar biasa,” bebernya.

Menurut Presiden, percapatannya luar biasa, baru 14 bulan dikerjakan, pembebasan lahannya sudah hampir 90 pesen, dan ini menunjukkan keinginan dari masyarakat Aceh, agar pekerjaan segera rampung dan bisa segera dinikmati.

Presiden juga mengatakan, selama ini pembebasan lahan di Indonesia menjadi salah satu kendala. Tapi di Aceh 90 persen sudah bisa dibebaskan lahan atau sebanyak 60 kilometer serta 15 kilometer rampungnya pekarjaan.

Kalau untuk infrastruktur sendiri, sambungnya, kita masih terlambat, dan masih jauh dari lainnya, sehingga perlu pecepatan.

“Kita kalah daya saing. Sekarang antar negara saling ikut bersaing, siapa cepat akan memakan yang lambat dan kita ingin Indonesia harus lebih cepat dari negara lain,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *