oleh

Ini Penjelasan Wabup Bireuen Terkait Belum Difungsikan Peternakan di Kawasaan Juli

PENANEGERI, Bireuen – Menanggapi belum difungsikannya lahan peternakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Krueng Simpo, kawasan Ranto Panyang, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Wakil Bupati Bireuen, Dr Muzakkar A Gani SH, M.Si kepada wartawan, Rabu (5/12) menjelaskan, bila seluruh sapi tiba pertengahan Desember 2018 ini, maka kawasan tersebut langsung difungsikan.

“Bila 95 ekor sapi dari pogram penerima kegiatan pengembangan ternak Ruminansia potong melalui penambahan sapi indukan import Tahun Anggaran 2018 tiba di UPTD, maka tetap difungsikan,” katanya.

Hasil pengembangan ternak ini, kata Muzakkar A Gani, sebanyak 95 ekor dan diperuntukan untuk UPTD Krueng Simpo, di Rantau Panyang, Juli. Lalu 50 ekor untuk kelompok Ingin Sejahtera, Kana Jasa dan Rizkina masing-masing 15 ekor.

“Seluruh sapi ini disalurkan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di Sumbawa,” sebutnya.

Menyikapi tanggapan terkait UPTD Krueng Simpo tidak bermanfaat, itu akan terjawab dengan akan dilaksanakannya kegiatan – kegiatan pemeliharaan dan pembelajaran tata kelola ternak potong.

“Kabaranya sapi indukan impor dari pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara tiba  Minggu kedua Desember 2018. Maka kita akan meminta Kadis Pertanian Ir Alie Basyah dan Kabid Peternakan, drh Afrizar untuk melakukan verifikasi dan proses pemberangkatan ke Bireuen,” terangnya.

Baca Juga  Terpuruknya Bireuen Raih Medali di PORA Merupakan Sebuah Kegagalan

Disisi lain, Muzakkar A Gani juga membantah jika proyek lahan pertenakan, di Ranto Panyang, Juli, Bireuen itu fiktif.

“Kalau dikatakan fiktif, arti bermakna adanya suatu laporan pertanggung jawaban keuangan, tetapi tidak dapat di buktikan kegiatanya dilapangan, itu baru bisa dikatakan fiktif,” bantahnya.

Dikatakan Muzakkar, kegiatan di Ranto Panyang, justru sebaliknya ada kegiatanya tetapi belum ada pembayaranya.

“Tidak adanya pembayaran itu dikarenakan kegiatan dilaksanakan mendahului penganggaran, melalui perubahan anggaran, sehingga perlu pelurusan mekanisme pekekerjaan dengan pembayaran agar tidak bertentangan dengan aturan. Jadi dimana letak fiktifnya,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru