oleh

Ini Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kerusuhan 21-23 Mei 2019

PENANEGERI, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak atas hasil kerja tim pencari fakta Komnas HAM mengenai peristiwa 21-22 Mei 2019.

Kepada Presiden RI Komnas HAM berharap ada upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terulangnya lagi peristiwa serupa.

“Demi tujuan itu, Presiden perlu memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku yang telah mendorong terjadinya kekerasan dalam peristiwa 21-23 Mei 2019,” ucap Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Sementara itu, untuk kepolisian RI, Komnas HAM ingin adanya kelanjutan dari penyelidikan dan penyidikan atas jatuhnya 10 orang korban jiwa, hingga pelaku penembakan dan penyokong aksi terungkap.

“Memberikan sanksi dan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan tindakan dan kekerasan yang berlebihan di luar kepatutan,” ungkapnya.

Kemudian, Komnas HAM ingin Menteri Kesehatan untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan, serta juga Menteri Komunikasi dan Informasi RI agar meningkatkan peran pengelola, dan penyedia informasi.

Serta juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang perlu lebih cermat, dan responsif dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

“Memastikan adanya standard operations Procedure (SOP) layanan kesehatan dalam situasi tertentu, sehingga korban bisa tertangani secara paripurna,” kata Beka.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, dari hasil penelusuran, pihaknya berharap kerusuhan tersebut tidak terulang kembali lewat rekomendasi yang diberikan.

Komnas HAM, lanjutnya, juga meminta agar presiden membenahi sistem pemilu ke depan dan mendorong partai politik untuk lebih mengutamakan program politik dan mencegah penyebaran ujaran kebencian.

Ia menambahkan, untuk Polri, Komnas HAM meminta ada pengungkapan pelaku utama yang merancang kerusuhan 21-22 Mei.

“Kami juga meminta penyelidikan dan penyidikan jatuhnya 10 korban terungkap. Kemudian juga memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan tindakan dan kekerasan yang berlebihan di luar kepatutan,” paparnya kemudian.

Beka melanjutkan, Komnas HAM juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan peran sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi yang kredibel. Hal itu bertujuan agar hoaks tak semakin merebak.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 lalu seiring dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu.

Pada tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2019 yang lalu di DKI Jakarta dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berlangsung aksi massa dan kekerasan yang telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi pelaksanaan HAM.

Atas kejadian itu, Komnas HAM RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Peristiwa 21-23 Mei 2019 yang selanjutnya disebut TPF Komnas HAM RI.

Kondisi objektif yang mendorong pembentukan TPF Komnas HAM RI adalah jatuhnya 10 (sepuluh) korban jiwa.

Selain itu, tercatat 465 (empat ratus enam puluh lima) orang ditangkap dan/atau ditahan oleh Polri dimana 74 (tujuhpuluh empat) diantaranya adalah anak-anak,
adanya tindakan kekerasan yang menimpa ratusan orang baik dari pihak masyarakat maupun kepolisian.

Tujuan pembentukan TPF Komnas HAM RI adalah untuk menghimpun fakta dan keterangan sehubungan dengan peristiwa 21-23 Mei 2019 dan memastikan seluruh proses penanganan atasnya berjalan secara transparan dan fair sesuai dengan norma-norma HAM dan hukum sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban dan keluarganya.

Mobilisasi massa dan eskalasi kekerasan dipengaruhi oleh informasi di media sosial yang diduga kuat didesain secara sistematis sebelum, pada saat, dan sesudah 21-23 Mei 2019, sehingga aksi massa mengalami eskalasi tidak hanya di Jakarta Pusat, namun juga meluas ke Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Pontianak, Kalbar.

Anak-anak yang terlibat dalam kekerasan dan menjadi korban dalam Peristiwa 21-23 Mei 2019 merupakan pengguna aktif media sosial.

Dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI agar mengupayakan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya lagi peristiwa serupa dengan Peristiwa 21-23 Mei 2019.

Demi tujuan itu Presiden perlu memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku yang telah mendorong terjadinya kekerasan dalam peristiwa 21-23 Mei 2019.

Kemudian agar membenahi sistem Pemilu dan Pilpres agar menjadi lebih baik dan ramah HAM, terutama mendorong
Partai-partai Politik untuk lebih mengutamakan program politik dan mencegah penyebaran kebencian
(hate speech) dalam proses Pemilu dan Pilpres.

Komnas HAM RI kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian RI agar yang pertama mengungkap pelaku utama yang merancang dan bertanggung-jawab atas terjadinaya kekerasan dalam Peristiwa Aksi Massa tangal 21-23 Mei 2019 dan yang kedua melanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas jatuhnya 10 (sepuluh) orang korban jiwa sampai pelaku penembakan dan penyokong aksi penembakan tersebut terungkap.

Hal ini untuk mencegah terus berkeliarannya pemegang senjata api gelap di tengah masyarakat.

Kemudian yang ketiga agar memberikan sanksi dan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan tindakan dan kekerasan yang berlebihan di luar kepatutan.

Hal ini ditujukan agar Polri bisa kian profesional dalam menghadapi dan menangani aksi masa di masa datang.

Dan yang keempat agar meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota Polri dalam penanganan aksi demonstrasi dan kerusuhan massa sehingga mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM RI kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan RI agar memastikan tersedianya pelayanan kesehatan di tiap-tiap Rumah Sakit dalam situasi politik krisis.

Kemudian Komnas HAM RI juga menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informasi RI agar meningkatkan peran sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi yang otoritatif dan kredibel sehingga bisa menjadi acuan oleh masyarakat di saat-saat kritikal, serta bisa menangkal sebaran hoaks.

Juga Komnas HAM merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi RI agar memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam situasi tertentu tidak mengurangi penikmatan hak asasi manusia terutama hak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat. (rilis /red)

Komentar

Berita Terbaru