oleh

Ini Tuntutan Tenaga Honor RS Bireuen saat Audiensi dengan DPRK

PENANEGERI, Bireuen – Ratusan tenaga kontrak dan honor rumah sakit umum daerah (RSUD), dr  Fauziah Bireuen melakukan audiensi dengan anggota DPRK setempat, Jumat (3/1) Sore.

Pertemuan itu, menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan anggota dewan, Kamis (2/1) lalu, terkait tuntutan uang honor mereka hingga berujung aksi demo dengan manajemen rumah sakit pelat merah itu.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mereka diterima Ketua DPRK, Rusyidi Mukhtar S.Sos, Wakil Ketua, Syauqi Futaqi dan sejumlah ketua fraksi serta anggota dewan lainnya.

Ditempat yang sama hadir juga Sekda Bireuen, Ir H Zulkifli Sp, Assisten Setdakab Bireuen, Ir Ibrahim Ahmad dan Dailami S.Hut,

Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) Bireuen, Zamri SE, Kepala Bappeda, Muslim MSi, Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen, dr Mukhtar MARS juga Wadirrumah sakit itu.

Sementara perwakilan tenaga kontrak rumah sakit,  Saifullah menyebutkan, seluruh tenaga kontrak BLU RSUD dr Fauziah Bireuen yang hadir perawat, bidan, tenaga farmasi, flslotarapi, radtologi, analis, satpam, sopir ambulan serta cleaning service dan tanaga honor lainnya.

Baca Juga  Wakil Walikota Langsa Buka Sosialisasi Registrasi Kependudukan Gampong

“Tuntutan yang kami lakukan ini karena adanya ketidakadilan  pihak manajemen rumah sakit  Bireuen dan Pemda Bireuen. Dalam memberikan SK honor kepada beberapa orang yang masa kontraknya dibawah dua tahun. Termasuk anak dari pejabat yang berwenang yang bekerja di rumah sakit tesebut,” ucapnya.

Sementara kami yang sudah lama bekerja, tambahnya, honornya telah dihapus dengan alasan defisit anggaran.

Kehadiran kami ke DPRK menuntut untuk mempenjuangkan perpanjangan SK kontrak serta  diberikan honorarium sebesar Rp 550 ribu, seperti diberikan Pemda Bireuen kepada enam tenaga honor di rumah sakit.

“Kami juga meminta ketua DPRK Bireuen mempenjuangkan adanya perubahan, terkait penerimaan remunerasi dari manajemen rumah sakit supaya tidak ada lagi perbedaaan, baik  tenaga honor dan PNS, termasuk kenaikan uang petugas jaga malam,” tegasnya.

Selanjutnya, lembaran tersebut ditandatangi ketua aksi, Ners Saifullah, S.Kep, perawat kontrak kamar operasi, wakil ketua Ners Usman, S.Kep, perawat kontrak ICU dan Sekretaris, Nurlizar, A.Md.Fis, petugas kontrak rekam medis.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen, dr Mukhtar MARS menawarkan dua opsi, yaitu honor kontrak atau remunerasi.

Baca Juga  Refleksi Dua Tahun Saifannur-Muzakkar : Mahasiswa dan Pemuda Bireuen Akan Gelar Aksi Damai Depan Gudung DPRK

Namun Mukhtar menegaskan, terkait honor untuk enam orang tersebut bukan dana dari rumah sakit, tapi dibayarkan oleh Pemda Bireuen mulalui rumah sakit.

“Selama ini kami sudah transparan, apabila kami berlaku tidak adil. Jadi kami sudah melakukan seadil mungkin selama ini,” ungkapnya.

Sedangkan remunerasi, tambahnya akan dibicarakan kembali dengan semua pihak, bahkan komite rumah sakit dapat  menghitung kembali rumusan remunerasi tersebut.

Dibagian lain, Sekda Bireuen Ir Zulkifli dalam menyikapi hal ini menambahkan, pihaknya akan mempelajari kembali mekanisme sesuai dengan aturan, sehinga tidak bertentangan dengan hukum.

Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar kemudian meminta agar pihak TAPD untuk merumuskan kembali mekanisme tuntutan tenaga kontrak rumah sakit.

Rusyidi juga meminta kepada seluruh pihak keuangan, Bappeda, serta kepegawaian Bireuen untuk segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak terjadi polimik kedepan.

“Saya meminta kepada pak Sekda agar masalah ini dapat segera selesai dengan tangga waktu hingga  Februari 2020. Kondisi saat ini memang sulit, terlebih Bupati Saifannur sedang kurang sehat,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru