oleh

Ini Vonis Hakim untuk 5 Terdakwa Perdagangan Tulang Gajah

PENANEGERI, Langsa – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Langsa, memvonis terdakwa, SAL, SUP dan YAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan pidana denda masing-masing Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Kemudian, memvonis tedakwa SU dan SUP, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan piidana denda masing-masing sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

“Demikian amar putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2018/PN. Lgs, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada Rabu (12/12) lalu, oleh Hakim Ketua, Dr Nurnaningsih Amriani, SH, МН dan Hakim Anggota masing-masing adalah Ryki Rahman Sigalingging, SH, MH dan Kurniawan, SH,” sebut Humas Pengadilan Negeri Langsa, Kurniawan, SH, kepada Penanegeri.com, Jumat (14/12).

Lanjut Kurniawan, dalam amar putusan itu juga, menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan, menyatakan barang bukti berupa 10 karung goni besar yang terbuat dari plastik yang berisi tulang hewan jenis gajah sudah mati dikembalikan kepada negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh.

Serta, 1 unit mobil barang merk/type Mitsubishi, BL 8112 DG dan 1 lembar STNK asli, dikembalikan kepada PT Sinar Miitra Sepadan Finance melalui Suyanto dan membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.

“Perbuatan para terdakwa tidak mendukung kelestarian fauna dan kemaslahatan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan perundang-undangan lain,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru