oleh

IPMAT Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Aceh

-Aceh-40 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Puluhan masahasiwa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) menggelar aksii unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/1).

Kedatangan mereka menuntut agar Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk turun ke lokasi banjir bandang di Aceh Tenggara, sehingga bisa lebih serius menanggapi bencana tersebut.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Irwansyah Putra menyampaikan, bahwa peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah terjadi sebanyak empat kali sejak Desember 2018, telah menyebabkan kerusakan di 12 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dimana, akibat banjir bandang tersebut mengakibatkan puluhan rumah dan ribuan hektar lahan pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian masyarakat hanyut terbawa arus sungai Lawe Alas dan Lawe Bulan.

Selain itu, banjir bandang juga menimbulkan kerusakan dan kerugian ribuan rumah penduduk, sekolah, jalan dan jembatan serta fasilitas umum lainnya rusak terendam banjir bandang, sehingga aktivitas masyarakat terhambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Dijelaskannya, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara diakibatkan atas belum hadirnya program-program pemberdayaan masyarakat, sehingga maraknya perambahan hutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diwilayah (TNGL), yang berdampak mengakibatkan hilangnya tutupan lahan seluas 31.569 hektar terhitung sejak tahun 2006 sampai 2018 menyebabkan air hujan tidak lagi terinfiltrasi ke dalam tanah dan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) serta Kawasan Hutan Lindung yang menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai hingga memicu dan mengakibatkan banjir bandang terjadi di Aceh Tenggara saat ini.

Dalam penilaian kami, Plt. Gubernur Aceh belum mampu melaksanakan dan mengamalkan cita-cita UUD 1945 terhadap masyarakat Aceh Tenggara, yang mengamanatkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

“Kami menilai bahwa Pemerintahan Aceh lamban dan tidak serius menanggapi permasalahan banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya status tanggap darurat bencana daerah Aceh pada saat terjadi bencana banjir bandang pertama kalinya sampai ke empat kalinya di Kabupaten Aceh Tenggara,” tegas Irwansyah.

Menurutnya, sampai saat ini masyarakat yang bermukim disekitar batas wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Kabupaten Aceh Tenggara belum tersejahterakan dengan program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Aceh yang mengakibatkan terjadinya perambahan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser dan Kawasan Hutan Lindung yang ada di wilayah Kab. Aceh Tenggara.

Pemerintah Aceh, lanjut Irwansyah, tidak peka terhadap bencana yang terjadi di Aceh Tenggara terhitung sejak bulan Desember 2018 awal pertama kali terjadinya banjir bandang sampai ke empat kalinya hingga saat ini, pemerintah baru mengirimkan bantuan berupa sandang pangan melalui BPBA dan Dinas Sosial Aceh tanpa menanggapi kerugian yang diakibatkan dampak bencana seperti bantuan menghindari gagal panen, kesehatan, dan pendidikan.

Karenanya, jika dalam waktu tujuh hari setelah penyerahan tuntutan ini belum ada jawaban dari pihak Pemerintah Aceh, maka kami pemuda dan Mahsiswa Kabupaten Aceh Tenggara yang berdomisili di Kota Banda Aceh akan kembali lagi ke Kantor Gubernur Aceh dengan tuntutan yang sama.

Ditempat yang sama, Kabag Humas dan Media Massa Setda Aceh, Saifullah Abdul Gani ST, M.Kes, saat menerima puluhan mahasiswa tersebut menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti orasi adik-adik sekalian, langkah pertama yaitu dengan menyampaikan semua orasi ini kepada Plt. Gubernur Aceh.

Kemudian, ketika terjadi bencana alam di Kabupaten Aceh Tenggara, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah menyelamatkan korban jiwa, dengan membuka posko penanganan yang dilakukan oleh Pusat Krisis Center Kesehatan Aceh bersama Dinas Kesehatan Aceh.

“Pada hari pertama kejadian telah membuka posko umum, sandang pangan dari Dinas Sosial Aceh untuk memberikan bantuan bagi korban,” ujarnya.

Tugas Pemerintah Aceh dalam menangani bencana alam adalah memback-up tugas pemerintah kabupaten/kota. Jika pemerintah kabupaten tidak mampu menanganinya maka pemerintah provinsi yang mengambil alih. Sedangkan jika bencana alam skala provinsi, maka diambil alih oleh pemerintah pusat.

Dalam menyikapi banjir bandang di Aceh Tenggara bulan Desember lalu, Pemerintah Aceh telah mengirimkan 30 ton sandang pangan melalui BPBA dan 4 Truck dari Dinas Sosial Aceh.

Sedangkan, terkait tuntutan korban bencana melalui aksi unjuk rasa ini, bahwa Pemerintah Aceh telah meresponnya, termasuk penyerahan bantuan secara langsung melalui Sekda dan BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Namun terkait kesejahteraan, bahwa Pemerintah Aceh tahun ini mampu mengesahkan APBA dengan tepat waktu, ini artinya pemerintah sangat siap untuk memfasilitasi dan akan terus mensejahterahkan masyarakat diseluruh kabupaten/kota, termasuk membuka lapangan pekerjaan.

Sementara itu, terkait permintaan peninjauan dan penanganan bencana alam tersebut akan terus dioptimalkan oleh SKPA terkait. Namun untuk penanganan rehab rekon dan pencegahan bencana, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian vertikal terkait, dalam hal ini Balai Sungai Sumatera I Provinsi Aceh dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Aceh.

“Termasuk permintaan pemindahan kantor Balai TNGL ke Aceh akan segera disampaikan pada Plt. Gubernur agar segera direspon,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *